1 week ago
19
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmen dalam memperkuat sinergi dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna mendukung pengembangan ekonomi serta pertumbuhan industri jasa keuangan syariah yang inovatif dan berkelanjutan.
Hal tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pertemuan Tahunan (Ijtima’ Sanawi) DPS Ke-21 Tahun 2025, bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara di Jakarta, Jumat, menyoroti kinerja solid dan pengakuan global terhadap sektor keuangan syariah Indonesia yang telah menorehkan kinerja yang cukup baik dengan total aset sebesar Rp2.972,95 triliun per Juni 2025.
Lebih rinci lagi, total aset untuk sektor perbankan syariah sebesar Rp967,33 triliun, pasar modal syariah sebesar Rp1.828,25 triliun, dan industri keuangan non-bank sebesar Rp177,32 triliun.
“Berdasarkan Global Islamic Fintech Report 2024/2025, Indonesia berhasil mempertahankan posisi peringkat ke-3 dari 82 negara sebagai negara dengan ekosistem fintech syariah terkuat, setelah Arab Saudi dan Malaysia,” kata Mirza.
Lebih lanjut, Mirza menegaskan komitmen OJK untuk terus mendorong pengembangan sektor keuangan syariah melalui penguatan regulasi, penguatan edukasi dan pelindungan konsumen, pendalaman pasar, serta mendorong dan mendampingi industri untuk menciptakan produk baru yang inovatif dan memiliki karakteristik syariah untuk menjawab tantangan industri.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi turut menekankan pentingnya inovasi dalam menjawab tantangan literasi, inklusi dan pelindungan konsumen.
“Bagaimana DPS bisa mengawal inovasi produk dan jasa keuangan syariah. Ketika mendesain dan memasarkan produk, DPS harus memastikan aspek market conduct dan kesesuaian dengan ketentuan OJK,” tegas Friderica.
Ia menambahkan bahwa OJK terus mendorong agar sektor jasa keuangan syariah tetap prudent, namun bisa terus tumbuh, berinovasi dan memberikan perlindungan konsumen.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK Tahun 2025, indeks literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen dan inklusi keuangan syariah sebesar 13,41 persen.
Friderica mengapresiasi peningkatan ini sebagai hasil kerja keras bersama. Namun, terdapat tantangan anomali yang dihadapi di mana pemahaman yang meningkat belum selaras dengan penggunaan produk, serta maraknya penipuan finansial berbasis digital.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud dalam sambutannya mengapresiasi Ijtima’ Sanawi Ke-21 DPS yang dilaksanakan oleh OJK setiap tahunnya.
“DSN menjaga fatwa dan prinsip syariah, DPS menjaga pelaksanaannya, dan OJK menjaga tata kelola, karena tanpa DPS dan OJK, fondasi itu bisa hilang dan roboh”, kata Marsudi.
Ia berharap DSN dapat terus melahirkan fatwa-fatwanya dan DPS mampu melaksanakannya dengan seluruh perkembangan, agar ekonomi Indonesia ke depan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.
Adapun kegiatan Ijtima' Sanawi menegaskan peran strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai katalis inovasi dan pengembangan produk, penjaga kepatuhan serta tata kelola sesuai prinsip syariah, sekaligus pusat keahlian dan rujukan utama dalam memperkuat literasi serta inklusi keuangan syariah di masyarakat.
Penyelenggaraan Ijtima’ Sanawi ini merupakan bagian dari aliansi strategis antara OJK dan DSN-MUI untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita membangun industri keuangan syariah yang kokoh, inovatif, dan mensejahterakan masyarakat Indonesia.
Baca juga: OJK ungkap ada satu bank akan spin-off UUS, menyusul BTN & CIMB Niaga
Baca juga: OJK: Aset perbankan syariah naik 7,83 persen capai Rp967,33 triliun
Baca juga: OJK catat industri keuangan syariah tumbuh positif per Juli 2025
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
