15 hours ago
1
Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan bahwa kinerja akuntabilitas keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalami peningkatan.
Karena itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) BNPB Tahun 2024 dan LK Loan Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) Tahun 2024.
LK BNPB Tahun 2024 dan LK Loan IDRIP Tahun 2024 dinilai telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
"Pencapaian opini WTP ini tentu tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh jajaran BNPB untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam agenda penyerahan LHP LK BNPB tahun 2024 dan LK Loan IDRIP tahun 2024, dalam keterangan resmi, Jakarta, Senin.
Dalam LHP LK BNPB, BPK mengidentifikasi sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan BNPB. Beberapa di antaranya terkait belanja modal, belanja bantuan sosial, dan pengelolaan utang bantuan sosial.
BPK merekomendasikan BNPB untuk memperkuat sistem pengendalian intern dan segera menindaklanjuti hal-hal yang menjadi perhatian tersebut.
Sementara untuk LK Loan IDRIP, BPK menyoroti perlunya perbaikan antara lain dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops), pengadaan fasilitas datacenter, serta pengadaan peralatan tsunami gauge di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Selain itu, pihaknya mencatat BNPB telah menindaklanjuti 1.058 dari 1.296 rekomendasi (81,64 persen) hasil pemeriksaan BPK selama semester I-2025.
“Ini adalah capaian yang patut diapresiasi. BNPB menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memperbaiki pengelolaan keuangannya,” kata dia.
Pihaknya berharap BNPB dapat terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta menjadikan hasil pemeriksaan sebagai bahan pembelajaran untuk perbaikan berkelanjutan.
Nyoman juga mengajak seluruh jajaran BNPB menjaga integritas dan profesionalitas dalam mengelola anggaran penanggulangan bencana, sembari menegaskan komitmen BPK untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi kepentingan publik, termasuk dalam pengelolaan anggaran kebencanaan nasional.
Baca juga: BPK periksa laporan keuangan BNPB di lima provinsi
Baca juga: BPK ungkap penyelamatan keuangan negara Rp69,21 triliun
Baca juga: BNPB ungkap pentingnya "pooling fund" untuk daerah rawan bencana
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
