3 weeks ago
20
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menilai kinerja bank himpunan bank milik negara (Himbara) dalam kondisi yang baik.
“(Ini) ditunjukkan dengan peningkatan penyaluran kredit dan likuiditas yang terjaga dan itu memang benar juga terbantu oleh penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah sejumlah Rp200 triliun pada bulan September yang lalu,” kata Mahendra dalam konferensi pers setelah Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV 2025 di Jakarta, Senin.
Selama kuartal III-2025, tercatat penyaluran kredit sebesar Rp3.829,3 triliun atau tumbuh 8,62 persen. Capaian itu, menurut dia, di atas penyaluran kredit untuk agregat seluruh perbankan sebesar 7,7 persen.
Begitu pula dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari bank-bank Himbara yang tumbuh 12,89 persen, di atas pertumbuhan DPK secara agregat di perbankan sebesar 11,18 persen.
Untuk rasio Alat Likuiditas (AL) DPK, ia mengatakan tercatat meningkat menjadi 21,2 persen dibandingkan Juni yang mencapai sebesar 20,7 persen dan agregat yang juga tinggi sebesar 29,3 persen.
“Dalam hal ini, kami sekali lagi menyampaikan menyambut baik langkah pemerintah menambah likuiditas melalui penempatan Rp200 triliun itu yang implementasinya bergulir dan kami pantau secara berkala,” ujar Mahendra.
Peningkatan DPK akibat penempatan dana juga disebut telah digunakan oleh bank dalam menjalankan fungsi intermediasi dan penambahan likuiditas.
Selain itu, penempatan dana dengan tingkat bunga 3,8 persen itu yang merupakan 80 persen dari BI-Rate telah pula memperkuat momentum penurunan suku bunga di bank Himbara dan keseluruhan perbankan.
“Hal ini terefleksikan dari tingkat bunga rata-rata untuk penempatan dana baru yang turun signifikan dibandingkan sebelumnya, dan akan mendorong penurunan bunga pinjaman,” kata Mahendra.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
