Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengatakan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) harus mampu memberikan nilai tambah melalui peningkatan kualitas governance, risk management, and control (GRC).
"Model kapabilitas APIP perlu diperbaharui agar relevan dengan standar terkini. Capaian level kapabilitas harus mencerminkan kemampuan memberikan perbaikan nyata terhadap tata kelola dan pengendalian kecurangan, sehingga kepercayaan terhadap APIP terus meningkat," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam workshop bertema "Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga", sebagaimana dikutip dari keterangan resminya di Jakarta, Minggu.
Dalam kesempatan tersebut, dia berkomitmen mendorong pengawasan intern pemerintah yang berintegritas, adaptif, dan memberikan nilai tambah nyata bagi tata kelola pemerintahan.
Bagi Ateh, paradigma audit intern kini telah bergeser ke arah yang lebih strategis, yakni harus memberikan nilai tambah, tak lagi hanya memberikan keyakinan memadai atas penyelenggaraan kegiatan.
BPKP berharap seluruh APIP di pusat dan daerah dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik, akuntabel, dan berorientasi hasil demi terwujudnya Indonesia yang berintegritas dan terpercaya.
Senada, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari mendorong seluruh APIP untuk bertransformasi dari sekadar pelaksana pengawasan menjadi mitra strategis manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi.
"APIP harus memperkuat kapabilitasnya dengan menginternalisasikan manajemen risiko, termasuk risiko kecurangan, memastikan independensi dan objektivitas auditor, serta melaksanakan pengawasan berbasis risiko secara konsisten," ungkap Agustina.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha menyoroti dampak strategis pembaruan peningkatan kapabilitas APIP bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/D) maupun pembangunan nasional.
"APIP yang kapabel mampu memberikan rekomendasi berkualitas, mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, serta meningkatkan reputasi dan kredibilitas K/L/D," ucap dia.
Baca juga: BPKP: APIP harus beri informasi bernilai bagi pengambilan keputusan
Baca juga: BPKP kerja sama dengan Kemenkeu untuk optimalkan pemungutan pajak
Baca juga: Yusuf Ateh minta jajaran BPKP tak bekerja asal-asalan
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.








































