4 weeks ago
25
Manado (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) terus meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah guna menjaga stabilitas harga pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
"Terjaganya stabilitas harga pangan di Sulampua, otomatis inflasi akan bisa dikendalikan dengan baik," kata Dewan Gubernur Bank Indonesia, Ricky Perdana Gozali, saat membuka kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025 yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Senin.
Dia mengapresiasi kepada seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulampua, khususnya Sulawesi Utara, yang menjadi tuan rumah pelaksanaan GNPIP di 2025.
“Pelaksanaan GNPIP Sulampua ini sangat penting, bukan hanya karena menjadi penutup rangkaian GNPIP Nasional 2025, tetapi juga menjadi wujud komitmen bersama dalam mengantisipasi tekanan inflasi pangan hingga akhir 2025 dan 2026,” ujar Ricky.
Baca juga: Maruarar: Pertimbangkan pemutihan BI cheking program perumahan subsidi
Ia mengungkapkan, inflasi nasional pada September 2025 tercatat terkendali di level 2,65 persen (yoy), didorong oleh stabilnya inflasi inti dan harga yang diatur pemerintah (administered price). Namun demikian, kelompok inflasi pangan bergejolak (volatile food), masih menunjukkan tekanan tinggi mencapai 6,44 persen (yoy) akibat gangguan pasokan di sejumlah daerah sentra produksi.
“Di wilayah Sulawesi sendiri, inflasi pangan mencapai 6,43 persen pada September 2025. Tekanan ini bersumber dari anomali cuaca dan serangan hama di daerah sentra produksi seperti Sidrap, Enrekang, dan Wajo, ” jelasnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, BI bersama TPID dan kementerian/lembaga terkait akan memperkuat koordinasi dalam dua bulan terakhir tahun 2025.
Langkah-langkah strategis seperti gerakan pasar murah, operasi pasar, dan optimalisasi distribusi antarwilayah akan digiatkan dengan prinsip tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu, terutama untuk komoditas beras, cabai merah, bawang merah dan ikan.
Baca juga: Kasus CSR BI-OJK, KPK sebut anggota DPR RI Rajiv absen
“Kita perlu mengapresiasi berbagai inovasi daerah, seperti penggunaan bibit unggul padi Gamagora di Sulawesi Selatan, teknologi True Shallot Seeds di Papua, serta penguatan distribusi melalui mini distribution center dan kapal berpendingin di Maluku Utara,” katanya.
Tak hanya di sektor produksi, inovasi juga berkembang di sektor hilir.
Ricky mencontohkan Koperasi Waletani Mapalus di Kabupaten Minahasa Utara, Sulut, yang mampu menstabilkan harga cabai melalui kemitraan dengan penjamin (offtaker), serta Rukun Pemuda Kristen Taraitak (RPKT) yang berhasil mengembangkan produk olahan seperti sambal ikan roa dan bawang goreng untuk meningkatkan nilai tambah petani lokal.
Memasuki 2026, Bank Indonesia mengidentifikasi tiga tantangan utama pengendalian inflasi pangan, yakni perubahan iklim yang tidak menentu, tingginya disparitas harga antarwilayah, dan perlunya pengelolaan pasokan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Baca juga: Bank Mandiri: BI-Rate optimal jadi katalis positif bagi dunia usaha
“Pemutakhiran neraca pangan daerah dan penguatan kerja sama antar daerah menjadi kunci agar kebijakan pangan lebih presisi dan adaptif,” tegasnya.
Dirinya mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.
“Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci penguatan ketahanan pangan di Sulampua. Dengan begitu, stabilitas harga terjaga dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” katanya.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling mengapresiasi dan berterima kasih karena Provinsi Sulut menjadi tuan rumah pada kegiatan strategis dari BI.
Baca juga: Kasus CSR BI-OJK, KPK panggil anggota DPR Rajiv
Yulius menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh daerah melalui sinergi dan kolaborasi konkret.
Menurutnya, melalui kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif setiap daerah diharapkan dapat mengimplementasikan inovasi dan program yang menyesuaikan kondisi lokal masing-masing.
“Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah dan kemandirian pangan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh peserta GNPIP untuk memanfaatkan momentum ini sebagai ajang berbagi pengetahuan dan strategi terbaik antar daerah.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan wadah berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan inflasi pangan. Kita perlu belajar dari keberhasilan maupun kendala di berbagai daerah,” katanya.
Baca juga: BI Kepri-AJI mengajak pers mahasiswa jadi promotor UMKM lokal
Pewarta: Hence Paat
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
