4 weeks ago
24
Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan jika Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) per Oktober 2025 yang mencapai Rp234,44 miliar bukan dana mengendap melainkan pola pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan alur pendapatan serta kebutuhan rutin Pemkot Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Senin mengatakan secara garis besar pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang menjadi sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Jadi anggaran ada dua. Pendapatan yang PAD murni dari kota, dan pendapatan yang turun dari pemerintah pusat. Ada bagi hasil, ada TKD, macam-macam," ujar Wali Kota Eri Cahyadi.
Menurutnya, sebagian besar pendapatan Kota Surabaya bersumber dari PAD. Sehingga, sejumlah proyek tidak dapat langsung dijalankan di awal tahun anggaran.
"Seperti Surabaya, itu 75 persen dari PAD asli. Yang dari pusat seperti dibuat bayar DAU (Dana Alokasi Umum). Nah berarti apa? Di setiap bulan, maka harus ada uang yang memang ada Silpa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dana Silpa di Surabaya digunakan untuk kebutuhan wajib seperti pembayaran gaji pegawai, listrik, dan air.
"Yang belanja wajib itu harus tersimpan, tidak boleh digunakan. Nilainya (listrik dan air) itu sekitar Rp400-Rp500 juta per bulan," katanya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan, kondisi Silpa tersebut merupakan hal yang wajar terjadi di daerah dengan dominasi PAD tinggi seperti Kota Pahlawan.
"Maka dari itu, hampir semua kota besar, termasuk Surabaya, baru bisa memulai proyek di pertengahan tahun. Karena uang kita itu adalah uang PAD. Dan kita harus mempertahankan (uang) yang rutin, yang harus kita bayar setiap bulan," ujarnya.
Baca juga: Wagub DKI sebut SiLPA Rp4,43 triliun karena belanja ditekan
Baca juga: Kemenkeu pakai SiLPA untuk tutup kelebihan subsidi dan kompensasi BBM
Baca juga: Presiden beri tips bagi daerah ber-PAD besar hindari kelebihan SiLPA
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
