2 hours ago
2
Apalagi, para terduga mafia solar dengan berani melakukan tindak kekerasan terhadap warga yang menegur mereka, seperti yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), ketika seorang sopir truk dianiaya usai menegur seseorang yang menampung BBM Subsidi jenis solar.
"Pertamina tidak bisa hanya bergantung pada aparat penegak hukum dalam menangani kasus seperti ini. Harus ada langkah tegas dan tepat yang diambil," ujar Anggota DPRD Sulut, Raski Mokodompit.
Politikus Partai Golkar itu menyebutkan jika Pertamina harus tegas kepada SPBU maupun petugas SPBU yang ikut terlibat dalam permainan mafia BBM Subsidi ini.
Menurutnya, tidak mungkin para mafia BBM subsidi bekerja sendirian, tetapi mendapatkan dukungan dari pihak SPBU. Untuk itu, Pertamina seharusnya menjadikan dugaan itu untuk lebih memperketat pengawasan di SPBU dan para petugasnya.
"Jadi kalau ada SPBU yang diduga bermain-main dengan BBM subsidi baik itu solar atau Pertalite, harusnya langsung dievaluasi izinnya," kata Raski.
"Kalau dibiarkan terus, potensi kuat penyalahgunaan distribusi BBM subsidi akan terus terjadi dan yang dirugikan adalah banyak masyarakat," ujarnya lagi.
Raski mengingatkan bahwa praktik penyelewengan BBM subsidi bukan pelanggaran ringan, karena dampak yang terjadi bisa sangat luar dan memiliki efek domino ke berbagai sektor.
Untuk itu Pertamina wajib untuk menindak mitra SPBU yang terbukti menyalahgunakan pasokan subsidi dari negara tersebut. Menurutnya, Pertamina harus berani, tapi tidak boleh hanya masyarakat kecil yang ditindak, sementara oknum di balik SPBU malah dibiarkan. Kata Raski, Pertamina punya tanggung jawab moral dan hukum.
Dikatakan Raski, dia sangat berharap Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua SPBU yang rawan penyimpangan di Sulawesi Utara, khususnya yang kerap mengalami antrean panjang solar subsidi.
“Kita minta SPBU-SPBU ini diaudit. cek CCTV, volume penjualan, dan alur distribusi. Jangan sampai mafia BBM justru difasilitasi oleh sistem yang longgar,” ujarnya kembali.
