Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 yang mencatatkan rekor baru dengan serapan lebih dari 60 persen ke sektor produksi merupakan tonggak penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional berbasis produktivitas.
Menurut dia, sinergi yang kuat antara pemerintah dan bank-bank menjadi menjadi faktor utama keberhasilan penyaluran KUR yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap sektor riil, terutama bank BRI yang sukses menyalurkan 70 persen dari Rp300 triliun dana KUR.
"Hari ini kita menyaksikan hasil sinergi nyata antara kementerian dan lembaga keuangan negara. Penyaluran KUR tahun 2025 bukan hanya berhasil secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas karena lebih dari 60 persen dana terserap ke UMKM sektor produktif. Ini sejarah baru," kata Lamhot di Jakarta, Senin.
Dari total alokasi KUR yang dicanangkan pemerintah sebesar Rp300 triliun rupiah, hingga triwulan III tahun ini, total penyaluran KUR yang sudah terserap mencapai Rp203,5 triliun, kepada sekitar 3,45 juta debitur atau 67,6 persen dari target tahunan.
Artinya, kata dia, dari jumlah tersebut Rp123,1 triliun atau 60,05 persen telah tersalurkan ke sektor produksi yang meliputi pegiat usaha pengolahan, pertanian, dan perikanan yang menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 54 persen.
"Ini bukan sebatas angka biasa. Ini harus kita apresiasi dan pertahankan, Karena ketika lebih dari separuh KUR mengalir ke sektor industri dan produksi, maka dampaknya langsung terasa terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas ekspor, dan daya saing UMKM kita," kata dia.
Selain itu, dia menilai keberhasilan ini juga mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo melalui instrumen pemerintahnya yang semakin berpihak pada penguatan struktur ekonomi nasional melalui sektor UMKM produktif.
Data Kementerian UMKM menunjukkan dari total penyaluran, KUR mikro masih mendominasi dengan Rp138,22 triliun kepada lebih dari 3,15 juta debitur, sementara KUR kecil mencapai Rp64,9 triliun kepada sekitar 264 ribu debitur.
Menurut dia, peningkatan serapan di sektor industri turut mendorong kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Saat ini, UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.
Di sisi lain, dia menilai bahwa integrasi antara penyaluran KUR dan digitalisasi UMKM merupakan kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Modal kerja yang difasilitasi melalui KUR akan memperkuat kapasitas usaha, sementara digitalisasi memperluas akses pasar dan efisiensi bisnis.
"Sinergi antara pembiayaan dan digitalisasi adalah kombinasi ideal untuk memperkuat daya saing UMKM nasional. Pemerintah harus memastikan program ini berkelanjutan dan didukung regulasi yang ramah pelaku usaha," kata dia.
Dia pun berharap kebijakan tahun depan yang menaikkan plafon KUR menjadi Rp320 triliun disertai peningkatan pagu subsidi bunga sebesar Rp36,5 triliun tidak hanya bersifat stimulus fiskal, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi yang lebih mandiri.
"Pertumbuhan ekonomi yang kuat harus ditopang oleh kemandirian pelaku usaha kecil di seluruh pelosok negeri. KUR dan digitalisasi menjadi dua pilar penting menuju arah itu,” katanya.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.