2 weeks ago
19
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera mengevaluasi penyaluran dana kredit usaha rakyat (KUR) pada akhir tahun 2025.
Menurut Saleh, permintaan tersebut disampaikan karena Komisi VII DPR RI berkepentingan agar pemberian bantuan modal tersebut dapat menjangkau sebanyak mungkin masyarakat yang membutuhkan, terlebih Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah berkomitmen meningkatkan jumlah penerima baru.
"Keberpihakan pemerintah pada rakyat kecil dapat dirasakan melalui KUR ini. Ekonomi yang ditumbuhkan dari bidang ini sangat besar. Ada banyak lapangan pekerjaan yang tumbuh jika usaha mereka berhasil, makanya harus diseriusi dan diawasi dengan baik," ujar Saleh dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Selain itu, dia menyampaikan permintaan tersebut karena banyak aspirasi dari masyarakat yang diterimanya bahwa KUR biasanya sering berulang diberikan kepada penerima tertentu bahkan jumlah pinjaman tidak jarang dinaikkan.
Pemberian juga disebut hanya dilakukan kepada orang-orang yang dinilai lancar dalam membayar cicilan.
Padahal, UMKM adalah urat nadi perekonomian bangsa. Dengan demikian, pemerintah harus serius dalam menangani penyaluran dana KUR tersebut.
"Pada titik ini, Kementerian UMKM harus berperan. Perlu sosialisasi dan pembinaan, bahkan jika perlu ikut membantu memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada,” katanya.
Sementara itu, dia juga meminta seleksi pemberian KUR pada tahun ini dibuat dalam seleksi yang adil, setiap warga negara berkesempatan untuk mendapatkannya.
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
