1 week ago
9
Suva (ANTARA) - Masyarakat Kepulauan Pasifik semakin dipaksa untuk pindah karena dampak perubahan iklim semakin parah, namun banyak pemerintah di wilayah tersebut masih belum memiliki kebijakan relokasi yang jelas untuk memandu transisi yang sulit ini.
Direktur Eksekutif Dewan Layanan Sosial Fiji (Fiji Council of Social Services/FCOSS) Vani Catanasiga mengatakan kesenjangan kebijakan ini membuat masyarakat kesulitan dalam membuat keputusan saat mereka harus menghadapi kenaikan level permukaan laut, badai yang semakin dahsyat, hingga banjir rob yang kian sering terjadi.
Meskipun Fiji telah menetapkan pedoman relokasi resmi, Catanasiga mengungkapkan masih banyak negara Pasifik yang saat ini belum menerapkan pedoman tersebut, bahkan ketika beberapa desa telah kehilangan lahan dan mata pencaharian, seperti yang dilaporkan oleh situs web berita Fiji Broadcasting Corporation pada Jumat (26/9).
Kepulauan Pasifik merupakan salah satu kawasan di dunia yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Menurut Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC), permukaan laut di kawasan ini naik lebih cepat dibandingkan rata-rata global.
Tanpa pemangkasan emisi yang drastis, beberapa negara atol dataran rendah, seperti Kiribati, Tuvalu, dan Kepulauan Marshall, berisiko tidak dapat dihuni lagi dalam abad ini.
Di Fiji saja, lebih dari 40 gugus warga telah diidentifikasi sebagai kelompok yang membutuhkan relokasi. Desa-desa, seperti Vunidogoloa di Vanua Levu, semakin terdesak ke pedalaman akibat erosi pantai dan intrusi air laut.
Catanasiga menekankan bahwa karena pelaksanaan relokasi yang dipimpin negara dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun untuk dilakukan, masyarakat pun hidup dengan menghadapi ancaman langsung.
Dia menyoroti perlunya instrumen-instrumen yang memberdayakan masyarakat untuk dapat merespons dengan cepat.
Menurut dia, ketahanan bukan hanya tentang pindah ke tempat yang lebih aman, tetapi juga tentang memastikan masyarakat tetap kuat, kohesif, dan didukung selama pergolakan ini. Dia menekankan bahwa ketahanan membutuhkan perencanaan praktis dan perhatian terhadap kesejahteraan sosial maupun budaya.
Pewarta: Xinhua
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
