5 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Isu kemiskinan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meski mengalami penurunan signifikan, angka kemiskinan DIY yang masih berada di atas rata-rata nasional membuat pemerintah daerah harus bekerja ekstra untuk mencapai target ambisius pada 2026 yakni satu digit.
Dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY di Gedhong Pracimasana, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X menyampaikan posisi kemiskinan DIY per Maret 2025 masih berada di angka 10,23 persen, atau 1,76 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional. "Meski masih lebih tinggi dari angka nasional, tetapi DIY berhasil mencapai penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem tertinggi dalam 10 tahun terakhir di pulau Jawa. Untuk tingkat kedalaman kemiskinan, trennya juga mengalami penurunan atau mendekati garis kemiskinan, serta tingkat keparahan (kesenjangan -red) kemiskinan semakin berkurang," kata Paku Alam X, Jumat (21/11/2025).
Paku Alam X memaparkan realisasi program penanggulangan kemiskinan hingga triwulan ketiga 2025 mencapai 77,97 persen atau lebih dari Rp548 miliar. Sementara itu, realisasi program kemiskinan ekstrem baru berada di angka 41,02 persen dari total anggaran Rp538 miliar.
"Besar harapan kami, pada triwulan ke-4 ini program kegiatan (penanggulangan kemiskinan) dapat direalisasi agar tahun depan kemiskinan di DIY mencapai angka satu digit. Saya juga mengapresiasi kinerja Kabupaten/Kota yang telah mencapai target dalam penurunan kemiskinan, serta secara konsisten mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan," ungkapnya.
Paku Alam X mengingatkan pentingnya ketepatan sasaran dalam pengalokasian bantuan sosial. Pemda DIY, menurutnya, harus bertumpu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar persoalan inklusi dan eksklusi dapat ditekan.
"Kita juga perlu melakukan langkah-langkah intensif dan inovatif, terutama penghapusan kemiskinan ekstrem dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Selain itu, perlu pula upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan menyusun agenda kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida DIY, Danang Setiadi, menyebut tren kemiskinan DIY terus membaik. Data per Maret 2025 menunjukkan angka 10,23 persen, sehingga diperlukan penurunan minimal 0,24 persen untuk masuk ke kategori satu digit pada 2026. Danang menjelaskan strategi besar yang tengah dijalankan Pemda DIY melalui dua pendekatan utama, pengurangan beban masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan mereka. Program bantuan sosial bagi lansia miskin juga masih menjadi prioritas.
"Kita juga masih menunggu perilisan angka kemiskinan dari BPS untuk periode per September 2025. Angka ini kemungkinan kita dapat di awal 2026 nanti. Mudah-mudahan di data yang per September nanti paling tidak kita bisa semakin mendekati satu digit, sehingga target satu digit akan lebih mudah lagi tercapainya," katanya.
"Untuk para lansia miskin ini, yang bisa kita lakukan ialah memberikan bantuan sosial. Setiap tahunnya kami anggarkan sekitar 8.000 penerima. Program ini masih berjalan dan data selalu kami update," ungkap dia.
Mengenai program peningkatan pendapatan masyarakat miskin, Danang mengatakan jika program ini dikolaborasikan lintas OPD untuk melakukan program-program pemberdayaan masyarakat. Misalnya dengan menggelar pelatihan-pelatihan agar masyarakat miskin dapat semakin meningkatkan pendapatannya.
"Dalam pengentasan kemiskinan, kami juga ada upaya untuk mengurangi lokus-lokus kemiskinan. Sekarang ini kita ada 18 lokus prioritas untuk pengurangan kemiskinan. Dan selalu kami lakukan evaluasi, mudah-mudahan ke depan jumlah lokus kemiskinan ini akan semakin berkurang," ucapnya.
