1 day ago
5
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan menyebutkan lambatnya belanja kementerian/lembaga (K/L) pada tahun anggaran 2025 disebabkan oleh banyaknya penyesuaian.
“Tahun 2025 ini istimewa,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, penyaluran belanja K/L secara umum tetap berjalan secara reguler, meski kecepatan penyaluran tiap K/L berbeda sehingga terlihat adanya gap.
Namun, untuk tahun ini, terdapat beberapa anomali yang berbeda dengan tahun anggaran lainnya.
Sebagai contoh, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah diumumkan sejak November 2024 dan aturan pelaksanaannya terbit pada Januari 2025.
Namun, muncul kebijakan efisiensi anggaran pada Februari 2025, yang membuat K/L perlu menyesuaikan kembali anggaran masing-masing instansi.
“Mereka melakukan perencanaan lagi, mana yang prioritas dan tidak, sehingga ini jadwal juga jadi agak mundur,” jelasnya.
Di sisi lain, bertambahnya jumlah K/L serta tantangan geopolitik dan perekonomian global juga menambah tantangan belanja K/L pada tahun ini.
Meski begitu, Astera optimistis K/L mampu menyerap anggaran dengan maksimal pada akhir tahun nanti.
Optimisme itu berangkat dari tren realisasi belanja K/L yang sebagiannya menunjukkan progres positif.
Kemenkeu mencatat terdapat 12 K/L besar yang melaporkan progres realisasi belanja mencapai 80 persen. Namun, dia tidak merinci detail K/L yang dimaksud.
“Kami cukup optimistis untuk bisa menyelesaikan belanja K/L tahun ini, kurang lebih mirip sama modus di tahun-tahun sebelumnya,” tutur Astera.
Sebagai catatan, belanja K/L tercatat sebesar Rp686 triliun per 31 Agustus 2025, setara 53,8 persen dari outlook APBN senilai Rp1.275,6 triliun.
Namun, nilai realisasi itu terkoreksi 2,5 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp703,3 triliun.
Sementara itu, belanja non-K/L terakselerasi sebesar 5,6 persen dengan realisasi Rp702,8 triliun atau 50,6 persen dari outlook.
Sedangkan realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp571,5 triliun atau 66,1 persen dari outlook. Realisasi ini tumbuh sebesar 1,7 persen.
Dengan demikian, belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.388,8 triliun atau setara 52,1 persen dari outlook, tumbuh 1,5 persen.
Baca juga: Serapan MBG naik 3 kali lipat usai tidak lagi gunakan sistem reimburse
Baca juga: Kemenkeu sebut dana mengendap ideal tergantung kebutuhan APBN
Baca juga: Purbaya janji pangkas waktu pembayaran kompensasi ke BUMN jadi sebulan
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
