7 hours ago
1
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) menyampaikan bahwa penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mampu mendorong pertumbuhan kredit hingga 10 persen pada akhir 2025.
Diketahui, per Agustus 2025, penyaluran kredit perbankan tercatat sebesar Rp8.075 triliun atau tumbuh 7,56 persen secara tahunan (yoy).
"Dampaknya bagi pertumbuhan kredit, kita harapkan kalau di Agustus masih 7 persen, ini kita harap di akhir tahun bisa menuju 10 persen," kata Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, pemerintah menempatkan Rp200 triliun dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke lima bank anggota Himbara guna memperkuat likuiditas perbankan.
Dari total tersebut, Bank Mandiri mendapat Rp55 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp55 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
Febrio memaparkan per 9 Oktober 2025 realisasi penggunaan dana di kelima bank tersebut sudah melampaui 50 persen.
Bank Mandiri telah menggunakan 75 persen, BRI 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, dan BSI 55 persen.
Ia menjelaskan bank cenderung memprioritaskan penggunaan dana pemerintah karena bunga yang ditetapkan lebih rendah dibanding biaya dana mereka.
Pemerintah sendiri melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025 menetapkan bunga sebesar 80,476 persen dari suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).
Dengan suku bunga acuan BI di level 4,75 persen, bank hanya membayar bunga 3,8 persen dari dana yang ditempatkan.
"Tadi bukan hanya kita pindahkan cash-nya. Tetapi bunganya lebih murah. Sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan ke sektor riil. Ini yang ingin kita lihat, dan ini memang yang kita harapkan terjadi dengan perpindahan cash tersebut," jelas Febrio.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa bank-bank Himbara mulai bersiap mengajukan tambahan dana meski belum ada proposal resmi.
Selain itu, sejumlah bank pembangunan daerah (BPD) juga menunjukkan minat terhadap penempatan dana pemerintah.
"Sudah ada permintaan dari beberapa bank yang lain untuk mendapat juga penempatan dana dari pemerintah. Bahkan, kalau enggak salah, saya dengar-dengar bank BJB juga tertarik," ungkap Febrio.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana memperluas penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) ke BPD, dengan nilai yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing bank.
“Kami lagi diskusi dengan mereka, bisa terima berapa. Kalau waktu bank BUMN kan saya paksa. Saya kirim orang diskusi dengan mereka (bank daerah), saya enggak akan paksa sama mereka,” kata Purbaya saat ditemui usai kegiatan “Prasasti Luncheon Talk” di Jakarta, Rabu (9/10).
Menurut Purbaya, Bank DKI dan Bank Jatim menjadi dua BPD yang paling siap menerima dana tersebut. Purbaya juga telah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Timur selaku pemegang saham mayoritas kedua bank.
Baca juga: Ekonom dorong dana Rp200 triliun disalurkan lewat pembiayaan produktif
Baca juga: Ekonom: Injeksi dana Rp200 T bisa tambah PDB 0,6 poin persentase
Baca juga: Airlangga: Dana Rp200 T bikin bankir "panas-dingin" jelang akhir tahun
Baca juga: LPS: Dana Rp200 triliun ke Himbara bisa pengaruhi bunga penjaminan
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
