1 week ago
7
Kuala Lumpur (ANTARA) - Malaysia menyerukan kepada semua pihak untuk membebaskan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari penggunaan veto yang menggagalkan gencatan senjata permanen di Gaza.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, saat menyampaikan pernyataan resmi Malaysia dalam Debat Umum Sesi Ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat, Sabtu (27/9) waktu setempat.
Hasan menegaskan ada tiga jawaban nyata atas persoalan konflik di Gaza, yakni mengambil tindakan nyata terhadap pasukan pendudukan, memberikan dukungan jangka panjang bagi pembangunan Negara Palestina yang berpemerintahan sendiri, serta mereformasi PBB.
Hasan mengatakan parodi hak veto yang menggagalkan perdamaian dunia harus dihentikan dan tidak boleh terjadi lagi di DK PBB.
"Kegagalan Dewan Keamanan yang berulang kali untuk memenuhi keinginan Majelis Umum harus ditanggapi dengan perlawanan yang keras," jelas Hasan.
"Kita harus terus menuntut akuntabilitas dari Anggota Tetap DK PBB, melalui Resolusi 76/272: Inisiatif Veto. Dan kita harus mengejar hasil melalui Resolusi 377A: Bersatu untuk Perdamaian," imbuhnya.
Hasan menekankan dunia tidak boleh lagi berdiam diri menerima penolakan suara kolektif di DK PBB, hanya gara-gara veto.
Sebelumnya, Amerika Serikat lagi-lagi memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata dan pembebasan seluruh sandera di Jalur Gaza.
Sebanyak 14 anggota DK PBB lainnya menyetujui rancangan resolusi itu.
Rancangan tersebut, yang disusun oleh 10 anggota tidak tetap DK PBB menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Gaza serta menegaskan lagi seruan supaya semua sandera yang masih ditahan Hamas, segera dibebaskan.
Baca juga: Mengenal hak veto PBB: Kewenangan istimewa 5 negara besar
Baca juga: Indonesia kecam keputusan AS veto resolusi gencatan senjata di Gaza
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
