Ditanya Soal Bobibos, Dirut Pertamina Anggap Bukan Ancaman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan pihaknya menyambut positif setiap inovasi yang dikembangkan masyarakat, termasuk Bobibos, bahan bakar nabati beroktan tinggi dan rendah emisi. Simon menekankan, semua inovasi tersebut bisa menjadi peluang kolaborasi ketimbang dianggap sebagai saingan.

Simon menjelaskan, Pertamina saat ini menjalankan strategi dual growth, yakni bisnis bahan bakar fosil sekaligus energi rendah karbon. Inovasi masyarakat seperti Bobibos berpotensi mendukung target energi nasional sekaligus mendorong persaingan sehat di industri energi.

“Semua hasil baik atau semua inovasi yang diberikan oleh masyarakat, kami sangat menyambut baik. Ini bagus karena mendorong kita semua untuk bekerja lebih keras, untuk lebih baik,” kata Simon Mantiri di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Ia menegaskan, semangat kolaborasi antaranak bangsa jauh lebih penting dibandingkan memandang inovasi sebagai ancaman. Pertamina terbuka untuk bekerja sama dengan pengembang energi baru yang sesuai prosedur resmi pemerintah.

“Jangan langsung dibawa, oh ini saingan, itu saingan. Kita harus spirit kolaborasi. Sesama anak bangsa kita harus berkolaborasi,” ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan belum ada sertifikasi resmi terhadap bahan bakar baru yang disebut Bobibos (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos!). Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan pengujian bahan bakar di laboratorium Lemigas tidak otomatis berarti produk tersebut telah disetujui pemerintah.

Laode menjelaskan, setiap inovasi bahan bakar harus melalui proses uji teknis panjang untuk memastikan kelayakan dan kualitasnya. Pengujian dilakukan menyeluruh, mulai dari uji oksidasi, uji mesin, hingga evaluasi lanjutan sebelum suatu bahan bakar dinyatakan layak digunakan.

“Untuk menguji suatu BBM lalu menjadi bahan bakar, itu minimal delapan bulan. Baru kita bisa putuskan apakah ini layak atau tidak,” ujar Laode di Jakarta.

Ia menambahkan, periode delapan bulan itu merupakan waktu minimal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian uji teknis. Setelah itu, biasanya masih ada evaluasi lanjutan guna memastikan hasilnya memenuhi standar yang berlaku.

Menurut Laode, pihak pengembang Bobibos memang pernah mengajukan pengujian di Lemigas. Namun, hasil pengujian tersebut belum bisa disampaikan ke publik karena masih dalam perjanjian tertutup antara pihak pengembang dan lembaga penguji.

“Mereka mengusulkan uji di laboratorium kami. Tapi hasil ujinya ini masih secret agreement, maksudnya masih tertutup, ya. Saya belum bisa menyampaikan tersebut,” kata Laode.

Ia menegaskan, laporan hasil uji hanya bersifat teknis dan tidak berarti produk tersebut telah disertifikasi.

Founder Bobibos, M Ikhlas Thamrin, menegaskan keyakinannya bahwa produk bahan bakar hasil inovasinya akan digunakan secara luas di Indonesia. Bobibos lahir dari proses biokimia melalui lima tahap ekstraksi tanaman yang dirancang dengan mesin sendiri, sehingga menghasilkan bahan bakar nabati berkinerja tinggi.

Menurut Ikhlas, Bobibos dikembangkan dengan visi menghadirkan energi rendah emisi, berkualitas, dan terjangkau agar dapat menjadi identitas energi baru terbarukan Indonesia. Konsep energi hijau ini diharapkan mendukung target dekarbonisasi nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

“Kami percaya pada kualitas, harga ekonomis, rendah emisi, aman bagi kendaraan, dan Bobibos memiliki semua itu. Karena itu, kami yakin Bobibos bisa bersaing di pasar,” ujar Ikhlas kepada Republika, dikutip Ahad (9/11/2025).

Pengembangan Bobibos dilakukan melalui tiga tahap penelitian utama. Tahap pertama mencakup penelitian teknologi, mulai dari pemilihan tanaman bahan baku, proses produksi, hingga uji fungsi pada kendaraan roda dua, mobil, dan genset.

Tahap kedua fokus pada aspek komersialisasi untuk memastikan Harga Pokok Produksi (HPP) tetap rendah tanpa mengurangi kualitas. Tahap ketiga mencakup penelitian keterterimaan secara politik, termasuk komunikasi dengan regulator agar produk memperoleh legalitas sebagai energi alternatif nasional.