6 days ago
17
Jakarta (ANTARA) - PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui unit usaha syariah (UUS) atau Danamon Syariah fokus menggenjot tabungan haji sebagai sumber utama yang menjanjikan bagi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), khususnya untuk memperkuat porsi dana murah perseroan.
Syariah Funding Business Head Bank Danamon Merci Santi Adriani menjelaskan, tabungan haji berpotensi menjadi sumber pendanaan jangka panjang karena masa tunggu keberangkatan haji reguler bisa mencapai 20-30 tahun. Kondisi ini membuat dana yang disimpan tetap terjaga dalam waktu lama.
“Tabungan haji ini long term funding. Artinya, tabungan atau produk yang menunjang DPK dalam waktu cukup lama,” kata Merci dalam acara "Journalist Class" di Jakarta, Senin.
Per Juni 2025, DPK Bank Danamon secara konsolidasi mencapai Rp160,1 triliun atau tumbuh 10 persen year on year (yoy). Dari nilai tersebut, jumlah simpanan giro dan tabungan atau dana murah (current account and savings account/CASA) tumbuh 4 persen yoy.
Baca juga: OJK perkuat sinergi DPS dalam pengembangan ekonomi-keuangan syariah
Adapun DPK UUS Bank Danamon tercatat sebesar Rp8,03 triliun per Juni 2025 atau menurun sekitar 5 persen yoy. Pada periode yang sama, total aset UUS Bank Danamon mencapai Rp15,8 triliun atau setara dengan 6,8 persen dari total aset bank umum konvensional, merujuk laporan keuangan perseroan.
Merci mengatakan, tabungan haji juga tidak akan menjadi rekening dormant meskipun nasabah tidak menabung secara teratur. Hal ini menjadi keunggulan dibanding tabungan umum yang berisiko berubah menjadi rekening dormant jika tidak ada transaksi dalam jangka waktu tertentu.
Dengan karakteristik tersebut, Merci meyakini DPK Danamon Syariah akan semakin kuat. Prospek pasar pun diyakini terbuka lebar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan minat masyarakat untuk berhaji terus meningkat.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
