Cegah Korupsi, ASDP Gunakan Sistem Digital Buat Pengadaan-Manifest Kapal

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah korupsi dan menciptakan transparansi tata kelola perusahaan. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menjelaskan upaya perseroan melakukan pencegahan korupsi.

Salah satu upayanya adalah penerapan sistem pengendalian internal, implementasi whistleblowing system, dan penegakan kode etik yang ketat. Namun, dia menekankan bahwa sistem terbaik sekalipun tidak berarti tanpa integritas manusia yang menjalankannya, sehingga upaya pencegahan tidak bisa hanya dilakukan satu pihak, tapi harus bersama-sama.

“Saat ini ASDP juga tengah memperkuat sistem di area pengadaan armada, ship management, serta proses manifest kapal melalui transformasi digital. Semua langkah ini bertujuan agar layanan semakin akuntabel, efisien, dan menutup ruang terjadinya penyimpangan," ujar Heru dalam keterangannya, Minggu (5/10).

ASDP menggelar sosialisasi pencegahan korupsi pada badan usaha sebagai langkah untuk memperkuat integritas dan transparansi tata kelola perusahaan. Kegiatan ini diikuti jajaran Direksi ASDP, Ferizyan Leaders, serta perwakilan tim Pencegahan dan Monitoring KPK.

"Kehadiran BoD dan Ferrizyan Leaders adalah wujud nyata komitmen kami membangun BUMN yang bersih, transparan, dan berintegritas, sejalan dengan semangat Zero Fraud yang menjadi bagian dari Ferrizyan Habits. Komitmen kami terhadap pemberantasan korupsi adalah final dan tidak bisa ditawar,” kata Heru.

Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan inisiatif KPK untuk mendorong perbaikan sistem pencegahan korupsi di BUMN. ASDP menjadi BUMN pertama yang mendapat kesempatan mengikuti kegiatan ini.

“Harapannya, kegiatan ini semakin memperkuat pelaksanaan perbaikan sistem yang saat ini berjalan di ASDP agar tidak ada kendala. Pada akhir tahun nanti, akan dilakukan evaluasi apakah langkah-langkah yang ditempuh sudah cukup, atau perlu diperpanjang," ujar Aminudin.

Menurut dia, dengan keterbatasan sumber daya, tim Pencegahan dan Monitoring fokus pada sektor prioritas sesuai Asta Cita Presiden Prabowo, yakni ketahanan energi, pangan, serta pengawasan terhadap BUMN/BUMD atau lembaga yang pernah atau sedang berperkara hukum, agar ke depan tidak terjadi lagi tindak pidana korupsi.