1 month ago
33
Bank Indonesia mencatat peredaran Uang Primer (M0) Adjusted meningkat pada September 2025 mencapai 18,6 persen secara tahunan (year on year/yoy) sebesar Rp 2.152,4 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan angka itu lebih tinggi dibandingkan dibandingkan capaian pada Agustus 2025 yang tumbuh sebesar 7,3 persen yoy mencapai Rp 1.961,3 triliun.
“Uang Primer (M0) Adjusted pada September 2025 tumbuh 18,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 7,3 persen (yoy) sehingga tercatat sebesar Rp2.152,4 triliun,” kata Denny melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (23/10).
Denny menjelaskan, uang primer (M0) adjusted menggambarkan jumlah uang yang beredar setelah memperhitungkan dampak kebijakan insentif likuiditas. Penyesuaian ini mulai diberlakukan sejak Januari 2025 untuk memberikan pemahaman lebih baik mengenai perkembangan uang primer dan pengaruh dari kebijakan likuiditas yang dilakukan BI.
Perkembangan ini, kata Denny, dipengaruhi oleh pertumbuhan giro bank umum di Bank Indonesia adjusted sebesar 37,0 persen yoy. Selain itu, uang kartal yang diedarkan juga tumbuh sebesar 13,5 persen yoy.
“Pertumbuhan M0 Adjusted tersebut sudah memperhitungkan dampak kebijakan insentif likuiditas, yang merupakan bagian dari langkah pengendalian moneter untuk menjaga kestabilan sistem keuangan,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo menilai kebijakan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah Rp 200 triliun turut mendorong peningkatan jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter dan penurunan suku bunga acuan BI sebesar 150 basis poin sejak September 2024.
“Kebijakan moneter longgar dan penempatan dana SAL pemerintah di perbankan mendorong kenaikan jumlah uang beredar,” kata Perry dalam konferensi pers Rabu (22/10).
Perry menambahkan, peningkatan ini juga didorong oleh ekspansi keuangan pemerintah, terutama melalui peningkatan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Net Claims on Government).
