Setahun Berdampak: EBT Jadi Langkah Nyata Menuju Kemandirian Energi Nasional

Indonesia tengah menapaki arah baru dalam kebijakan pengelolaan energi. Ketergantungan tinggi terhadap energi fosil yang harganya terus melonjak membuat devisa negara semakin tertekan.

Menjawab tantangan tersebut, pemerintah mulai mengoptimalkan potensi besar sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam setahun terakhir, sejumlah kebijakan proyek EBT seperti pengembangan bioenergi dan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi bersih menunjukkan peningkatan signifikan. Salah satunya adalah program bioenergi B40, yaitu campuran 40 persen biodiesel dari minyak sawit dan 60 persen solar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hingga September 2025, realisasi program campuran bahan bakar biodiesel 40 persen atau B40 telah mencapai 10,57 juta kiloliter, disertai peningkatan nilai tambah Crude Palm Oil (CPO) hingga Rp 14,7 triliun.

Selain mampu menghemat devisa negara hingga Rp93,43 triliun, mandatori program ini juga menyerap lebih dari 1,3 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi karbon hingga 28 juta ton.

“Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi. Dari kebun sawit rakyat hingga tangki kendaraan bermotor, rantai nilai biodiesel telah menjadi bukti Indonesia mampu menciptakan ekosistem energi yang mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ucap Bahlil di Jakarta, Selasa (21/10).

Selain bioenergi, pemerintah juga mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) serta menggencarkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di berbagai daerah.

“Pemerintah sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW),” ujar Bahlil.

Sepanjang 2025, Kementerian ESDM telah mencatat dua momen penting peresmian proyek pembangkit listrik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pertama, pada 20 Januari 2025, sebanyak 26 pembangkit listrik diresmikan dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), di mana 89 persen di antaranya merupakan pembangkit berbasis EBT.

Kemudian, pada 26 Juni 2025, pemerintah kembali meresmikan 55 pembangkit listrik baru, terdiri dari 8 PLT Panas Bumi dan selebihnya PLTS yang tersebar di 15 provinsi, dengan total kapasitas mencapai 379,7 megawatt (MW).

Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, hingga masyarakat desa dalam memperluas akses terhadap energi bersih.

Di sejumlah wilayah pedesaan, pembangunan PLTS komunal kini membawa perubahan besar: menurunkan biaya energi, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuka lapangan kerja baru.

“Pemerintah melibatkan koperasi desa dalam transisi energi. Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan, keduanya bersinergi menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata,” tutur Bahlil.

Sebagai wujud komitmen, pemerintah telah menetapkan target bauran EBT nasional sebesar 19–23 persen pada 2030, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).