3 weeks ago
27
CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa negosiasi dengan pemerintah China terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih terus berjalan.
Rosan menjelaskan, pembahasan soal utang ini melibatkan kerjasama lintas kementerian dan lembaga. Sejumlah tim negosiasi terdiri dari Danantara, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Keuangan. Selain itu, Kementerian Perhubungan (kemenhub) juga turut terlibat.
“Ini arahan dan juga kerja sama dari kita semua dibutuhkan dan arahan presiden memang kehadiran pemerintah untuk kepentingan transportasi,” kata Rosan di Istana negara, Selasa (4/11).
Rosan menambahkan, proyek transportasi publik seperti Whoosh seharusnya tidak hanya diukur dari keuntungan finansial semata, tetapi juga dari dampaknya bagi masyarakat.
“Melihat pada Undang-Undang yang ada memang jadi tugas pemerintah,” ujarnya.
Dia menegaskan, hingga kini belum ada kesepakatan final dengan pihak China, namun proses pembahasan masih terus berlangsung.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebut PT KAI memang harus membayar Rp 1,2 triliun per tahun ke China. Tapi menurutnya hal ini tak menjadi masalah sebab keberadaan Whoosh jauh lebih penting karena bisa mengurangi kemacetan dan polusi.
“Enggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menilai pemerintah memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menanggung seluruh pembiayaan proyek tersebut. Katanya, RI memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk memastikan proyek strategis nasional berjalan dengan baik.
"Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, enggak ada masalah. Jadi PT KAI enggak usah khawatir, semua enggak usah khawatir. Rakyat kita layani, teknologi, sarana, tanggung jawab bersama, di ujungnya tanggung jawab Presiden, jadi saya yang tanggung jawab Whoosh," tegasnya.
Prabowo turut menyoroti pengelolaan keuangan negara yang dinilai kini lebih efisien, seiring dengan peningkatan pengawasan pemerintah terhadap praktik korupsi. Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan anggaran negara dialokasikan lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat.
"Duit yang tadinya dikorupsi, saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk kita untuk rakyat semua," ungkapnya.
