2 weeks ago
24
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka opsi pinjaman dari luar negeri guna menambah jumlah kapal pengawas laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, idealnya RI harus memiliki sekitar 70 kapal pengawas agar pengawasan di seluruh wilayah perbatasan dapat berjalan optimal.
Saat ini, KKP baru memiliki 34 kapal pengawas aktif dengan usia rata-rata lebih dari 15 tahun. Kapal-kapal tersebut masih beroperasi, namun kapasitasnya belum memadai untuk mengawasi seluruh wilayah laut nasional.
"Jumlah kapal yang kami miliki saat ini baru atau terbatas hanya 34 unit yang usia rata-rata sudah lebih dari 15 tahun tapi masih beroperasi dengan baik," ujar Trenggono saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (5/11).
Jumlah itu bakal bertambah menjadi 44 unit setelah proyek kerja sama dengan pinjaman dari Pemerintah Spanyol terealisasi lewat program Maritime and Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS).
Melalui program ini, KKP membangun 10 kapal pengawas baru, terdiri dari empat unit kapal dibangun di Spanyol dan enam unit dibangun di dalam negeri.
Namun tambahan tersebut tetap belum memenuhi kebutuhan ideal. Karena itu, KKP membuka opsi pendanaan baru melalui skema pinjaman lunak dari luar negeri.
"Cari lagi pinjaman lunaknya. Kalau bisa bangun sendiri, dari dana sendiri. Tapi kalau nggak ada nanti cari lagi pinjaman lunaknya," ujarnya kepada awak media.
Berdasarkan data KKP, selama periode 2020-2025, sebanyak 1.149 kapal ilegal telah ditangkap dan 104 rumpon ilegal ditertibkan, dengan potensi kerugian mencapai sekitar Rp 16 triliun. Aktivitas tersebut banyak terjadi di wilayah perbatasan seperti Selat Malaka, Laut Natuna, perbatasan dengan Filipina, dan Papua Nugini.
