2 weeks ago
8
Plt Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Sobandi, meminta pemerintah dan DPR meninjau ulang pengamanan yang diberikan kepada aparatur peradilan.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan menyusul insiden yang dialami baru-baru ini oleh aparatur peradilan. Salah satunya, yakni hakim PN Medan Khamozaro Waruwu yang rumahnya terbakar saat tengah memimpin persidangan.
Tak hanya itu, teranyar, Panitera PN Sibolga, Temaziduhu Harefa, juga dianiaya oleh pihak Termohon eksekusi saat melakukan eksekusi putusan perdata. Ia dipukul dengan kunci roda hingga mengalami luka fisik dan bocor di bagian kepala.
"Jadi, Mahkamah Agung dan peradilan isunya sekarang, ya, boleh dikatakan sedang mengalami serangan secara fisik, ya," ujar Sobandi dalam jumpa pers, di Gedung MA, Jakarta, Jumat (7/11).
"Nah, untuk itu, kita mengimbau negara memang, keamanan, ya, keamanan terhadap Mahkamah Agung dan peradilan termasuk aparaturnya mungkin perlu ditinjau, perlu diperkuat perundang-undangan berkaitan dengan itu," jelas dia.
Dalam kesempatan itu, Sobandi pun mengusulkan agar perlunya ada polisi khusus pengadilan dalam memberikan pengamanan tersebut.
"Mahkamah Agung coba mengusulkan berkaitan dengan adanya polisi khusus, polisi khusus pengadilan. Ini sampai sekarang kita enggak punya," ucapnya.
"Seperti disampaikan kemarin pengamanan di pengadilan dilakukan oleh Satpam. Padahal, kita tahu di lembaga lain itu bahkan melibatkan maaf, tentara misalnya, kan, gitu," imbuh dia.
Pengamanan lewat polisi khusus itu, kata Sobandi, juga diperlukan terhadap aset gedung milik pengadilan. Ia pun berharap pemerintah dan DPR menyetujui usulan tersebut.
"Nah, ini mungkin ke depan negara perlu hadir untuk memperkuat masalah pengamanan hakim, pengamanan aparatur pengadilan seperti panitera dan asetnya tentunya gedungnya juga, ya," kata dia.
"Kita harus jaga, banyak gedung-gedung yang diserang gitu, kan, dilempari gitu. Nah, ini kita memang punya konsep usulan untuk segera mengenai polisi khusus pengadilan ke depan begitu. Mudah-mudahan pemerintah dan DPR bisa menyetujui itu," pungkasnya.
