Lampung Terima Rp919 Miliar KUR, Dorong 15 Ribu UMKM Naik Kelas

Lampung Geh, Bandar Lampung — Sebanyak 15.381 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung menerima penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total nilai mencapai Rp919 miliar.

Program ini menjadi bagian dari Akad Massal KUR nasional yang digelar serentak di 38 provinsi dan diikuti secara virtual oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Selasa (21/10).

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan, melalui program ini, pemerintah menargetkan pelaku UMKM dapat memperluas skala usaha, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kontribusi terhadap ekonomi daerah.

“Penyaluran KUR menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong ekonomi rakyat di Lampung agar lebih tangguh dan berdaya saing. Pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan dan sektor usaha kecil,” ujar Jihan.

Dalam pelaksanaan akad massal tersebut, penyaluran KUR di Lampung disalurkan kepada 15.381 debitur di 15 kabupaten/kota. Total pembiayaan mencapai Rp919 miliar dengan berbagai sektor penerima, mulai dari perdagangan, jasa, hingga industri rumahan.

Secara simbolis, empat pelaku usaha menerima penyerahan pembiayaan KUR, yakni Thian Saputra (usaha bengkel motor, Rp20 juta), Dian Ratnasari (usaha furniture, Rp50 juta), Rahmat Hidayat (usaha bengkel las, Rp50 juta), dan Muhammad Suharto (usaha warung sembako, Rp70 juta).

Penyerahan dilakukan oleh Wakil Gubernur Jihan Nurlela dan disaksikan Direktur Utama Bank Lampung Mahdi Yusuf selaku salah satu penyalur KUR di daerah.

Secara nasional, pelaksanaan Akad Massal KUR dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Presiden RI Prabowo Subianto.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun ini mencapai Rp300 triliun, dengan porsi 65 persen diarahkan ke sektor produksi seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil.

“Pemerintah berkomitmen memperluas akses kredit produktif, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku usaha yang terdampak dengan penghapusan utang macet UMKM agar mereka bisa kembali memperoleh pembiayaan,” ujar Airlangga Hartarto dalam sambutan virtualnya.

Ia menambahkan, tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) KUR saat ini hanya 2,28 persen, lebih rendah dari pinjaman non-KUR yang mencapai 4,55 persen.

Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas penyaluran dan ketepatan sasaran.

Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman mengatakan, perluasan penyaluran KUR menjadi strategi untuk memperkuat ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Dari total 3,7 juta debitur KUR, program ini diperkirakan menciptakan 6 hingga 9 juta lapangan kerja baru. Ini menunjukkan pergeseran penting dari pembiayaan konsumtif ke produktif,” jelasnya.

Pemerintah juga menargetkan pada 2026 sebanyak 62 persen penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi, sekaligus mendorong transformasi tenaga kerja UMKM dari sektor informal ke formal dengan dukungan perlindungan sosial dan asuransi.

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Koperasi dan UKM menyatakan, akan terus memperkuat pendampingan agar pelaku usaha penerima KUR dapat memanfaatkan pembiayaan secara efektif.

Dengan alokasi Rp919 miliar, Lampung menjadi salah satu dari 10 provinsi dengan penyaluran KUR terbesar di luar Pulau Jawa.

Program ini juga diharapkan dapat memperluas basis ekonomi produktif, mendorong pencipt...