3 weeks ago
22
Gyeongju, Korea Selatan (ANTARA) - Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) 2025 resmi dibuka Jumat ini dan diharapkan memberi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya aksi sepihak dan hambatan perdagangan.
KTT yang diselenggarakan di Gyeongju, Korea Selatan, pada 31 Oktober-1 Oktober 2025 tersebut mempertemukan pemimpin dari 21 ekonomi anggota APEC beserta negara tamu dan perwakilan organisasi internasional.
Upaya meningkatkan perdagangan bebas dan mendorong integrasi ekonomi kawasan akan menjadi topik bahasan utama dalam agenda tersebut.
Para pemimpin APEC yang hadir di Gyeongju antara lain Presiden China Xi Jinping, dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan tidak menghadiri KTT tersebut meski sebelumnya sempat menghadiri forum bisnis APEC serta bertemu Presiden Korsel Lee Jae-myung dan Presiden China Xi Jinping.
Pembukaan KTT diawali dengan sambutan Presiden Lee kepada pemimpin negara yang hadir sebelum dimulainya sesi pertama yang bertajuk "Menuju Wilayah Tangguh yang Lebih Terhubung".
Menurut kantor kepresidenan Korsel, pemimpin APEC akan membahas upaya menjadikan kawasan Asia-Pasifik lebih terbuka, dinamis, dan tangguh dalam diskusi itu.
"Presiden Lee akan berperan menjembatani para pemimpin dalam mencapai mufakat terkait perlunya kerja sama yang lebih erat. Kami hendak memulihkan komitmen kawasan terhadap kolaborasi dan menjajaki langkah konkret supaya APEC tetap menjadi forum ekonomi kunci di kawasan," kata kantor kepresidenan Korsel.
Sebagai tuan rumah agenda APEC tahun ini, Korsel berupaya mencapai hasil konkret yang diterima semua anggota APEC melalui rancangan "Deklarasi Gyeongju" yang diusulkannya serta inisiatif lain dalam bidang kecerdasan artifisial (AI) dan perubahan demografis.
Dalam kedua sesi yang berlangsung, para pemimpin APEC akan membahas saran-saran dari pejabat tinggi negara-negara APEC dalam menciptakan kawasan Asia-Pasifik yang lebih makmur melalui peningkatan kerja sama di bidang rantai pasok dan transisi digital.
Yang menarik perhatian adalah apakah dan sejauh mana para pemimpin akan mencapai konsensus dalam menciptakan jalan untuk perdagangan internasional, mengingat mereka memiliki pandangan berbeda tentang tatanan perdagangan bebas global yang didukung oleh multilateralisme.
Dalam beberapa tahun belakangan, hampir semua anggota APEC mendukung perdagangan bebas berbasis sistem Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan menegaskan komitmen mereka terhadap multilateralisme.
Semua deklarasi yang diteken selama KTT APEC di tahun 2021 hingga 2024 memuat klausul yang mendukung sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan WTO "sebagai intinya". Klausul ini muncul setelah Trump mengakhiri masa jabat pertamanya sebagai Presiden AS.
Deklarasi pemimpin dalam KTT APEC hanya dapat disahkan dengan kesepakatan bulat dari setiap anggota APEC.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Korsel Cho Hyun menyatakan bahwa menyusul pertemuan tingkat menteri APEC pada Kamis (30/10), kesepakatan terhadap deklarasi bersama APEC tahun ini "semakin dekat", sementara hasil negosiasi akhir yang masih berjalan akan dibahas dalam KTT.
"Kami berharap supaya dokumen tersebut dapat disahkan pada Sabtu ketika sesi retret para pemimpin APEC," kata Cho.
Senada, Menteri Perdagangan Korsel Yeo Han-koo menyampaikan bahwa kesepakatan dasar telah tercapai dalam aspek rantai pasok, digital, dan lingkungan, yang ia sebut sebagai "inti dari agenda perdagangan hari ini dan pilar ekonomi masa depan".
"Kami akan terus menjunjung tinggi multilateralisme berbasis pada WTO. Namun, ketika sistem WTO sedang dipertaruhkan, kami juga mendukung kerja sama plurilateral," kata Yeo, merujuk pada sistem kerja sama antar-negara dengan lingkup yang lebih kecil.
Sumber: Yonhap
Baca juga: Prabowo dorong penguatan UMKM dan lawan kejahatan lintas batas di APEC
Baca juga: IAEA: Energi nuklir dapat penuhi lonjakan permintaan energi akibat AI
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
