1 month ago
16
Moscow (ANTARA) - Korea Selatan (Korsel) memulihkan lebih dari 50 persen data dan sistem pemerintah yang rusak akibat kebakaran di Layanan Sumber Daya Informasi Nasional (NIRS) di Kota Daejeon, kata Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Yun Ho-jung, Senin.
“Karena tingkat pemulihan sistem data administratif pemerintah telah melampaui 50 persen, proses pemulihan kini memasuki fase pemulihan bertahap,” ujar Yun dalam sebuah pertemuan, seperti dikutip kantor berita Yonhap.
Hingga Senin siang, 375 dari 709 sistem yang rusak telah dipulihkan, yang merupakan 52,9 persen dari total kerusakan, demikian menurut laporan tersebut, mengutip Markas Besar Penanggulangan Bencana dan Keselamatan Pusat (CDSCH). Saat ini, pekerjaan sedang dilakukan untuk memulihkan 334 sistem yang tersisa, tambahnya.
Sementara itu, Kim Min-jae, Wakil Direktur Utama CDSCH, mengatakan dalam pengarahan Senin bahwa 86 sistem lainnya dijadwalkan untuk dipulihkan pekan ini, termasuk Pusat Informasi Hukum Nasional, pusat informasi umum Kementerian Urusan Patriot dan Veteran, dan lainnya.
Badan Pemadam Kebakaran Nasional Korsel melaporkan bahwa kebakaran di fasilitas NIRS pada 26 September disebabkan oleh baterai litium-ion dalam sistem daya tak terputus (UPS) dan kebakaran berhasil dipadamkan sepenuhnya setelah 22 jam.
Meskipun penyebab pastinya belum diketahui, pejabat badan tersebut menjelaskan bahwa kebakaran dimulai saat prosedur pemadaman listrik sebelum baterai dipindahkan.
Akibat kebakaran itu, sebanyak 384 baterai hancur dan lebih dari 700 layanan serta jaringan internal pemerintah sempat terhenti.
Sumber: Sputnik
Baca juga: Korsel bidik investasi besar-besaran di industri pertahanan dan kedirgantaraan
Baca juga: Korsel akan hapus iklan palsu lowongan kerja di Asia Tenggara
Baca juga: Korsel serukan langkah nyata atasi penipuan daring di Asia Tenggara
Penerjemah: Aria Ananda
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
