2 weeks ago
10
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah RI agar berhati-hati dalam pengadaan konsumsi bagi jamaah haji Indonesia. Ia menilai keputusan penunjukan hanya dua perusahaan penyedia makanan untuk layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menyimpan risiko besar jika tidak dikelola dengan perencanaan matang.
Menurut Anwar, prinsip dasar dalam manajemen risiko harus menjadi perhatian dalam pelayanan haji. Ia mengutip pepatah terkenal dalam dunia investasi, “Don’t put your eggs in one basket.” Artinya, tidak sebaiknya suatu urusan besar hanya diserahkan pada satu atau dua pihak saja.
Ia menjelaskan, pepatah tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan pengadaan makanan untuk jamaah haji indonesia yang berjumlah 221 ribu orang. Menurutnya, untuk melayani jamaah yang sebanyak itu tentu tidak mudah.
"Oleh karena itu bila pengurusan masalah makanan para jamaah tersebut hanya dikerjakan oleh satu atau dua perusahaan saja tentu resikonya sangat besar," ujar Anwar dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Kamis (6/11/2025).
Ia menjelaskan, apabila salah satu syarikah atau perusahaan gagal memenuhi standar penyediaan makanan, maka dampaknya bisa sangat luas dan berpotensi menimbulkan kekecewaan hingga ratusan ribu jamaah.
Sebaliknya, kata Anwar, jika pengelolaan disebar ke sejumlah perusahaan, potensi risiko dapat ditekan. Namun karena penunjukan sudah dilakukan, Kementerian Haji diminta memastikan pengawasan berjalan ketat.
Menurutnya, Kementerian Haji dan Umrah harus bekerja keras menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan membuat perencanaan sebaik-baiknya bersama pihak perusahaan.
"Kementrian Haji tidak dapat tidak harus bekerja keras bagi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan membuat perencanaan yang sebaik-baiknya tentang segala sesuatu terkait pengadaan makanan bagi para jamaah," jelasnya.
Selain itu, langkah antisipasi juga perlu disiapkan apabila terjadi kendala di lapangan. Anwar mengingatkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah adalah kementerian baru yang akan menjadi sorotan publik.
“Ini sangat penting diperhatikan sebab apabila pihak Kementerian Haji lengah dan gagal memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah maka kementrian haji sebagai sebuah kementrian baru tentu akan banyak dikritik tidak hanya oleh para jamaah haji tapi juga oleh para anggota DPR dan seluruh rakyat indonesia," katanya.
Ia pun mengajak kepada m Kementerian Haji menunjukkan kinerja terbaik dalam penyelenggaraan haji mendatang.
"Dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi. Selamat bekerja Kementrian Haji. Silahkan menunjukkan kerja dan kinerjanya," ujarnya.
