Kemensos Gandeng BPS, Temukan 3,5 Juta Penerima BLTS Tak Layak Dapat Bantuan

Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memutakhirkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Tunai Langsung Sementara (BLTS). Dari hasil pemutakhiran data yang dilakukan, dipastikan ada 10 juta KPM yang dinilai layak untuk menerima bantuan dan ada 3,5 juta KPM yang dinilai tidak layak.

"Hasilnya perhari ini dapat saya sampaikan teman-teman sekalian, ada 14 juta lebih yang telah dilakukan ground check, 10 juta lebih dinyatakan layak, dan 3,5 juta lebih KPM yang dinyatakan tidak layak," kata Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf atau dikenal Gus Ipul, di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (30/10).

Meski begitu, kata Gus Ipul, angka 3,5 KPM yang dinilai tak layak menerima bantuan akan kembali divalidasi dan diverifikasi ulang oleh BPS. Selanjutnya, apabila sudah divalidasi ulang, data dari BPS akan dijadikan pedoman bagi Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan.

"Ini tetap akan dilakukan verifikasi validasi oleh BPS," ujar dia.

Di lokasi yang sama, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pihaknya bakal melakukan validasi ulang sekaligus menambahkan data KPM terbaru untuk menggantikan data 3,5 juta KPM yang sudah dinilai tak layak.

"Akan kami kemudian lihat kembali karena ini (angka 3,5 juta KPM) adalah sebagai data yang inclusion error. Artinya orang-orang yang masuk di dalam 3,5 juta itu adalah yang sudah sebenarnya memang tidak layak untuk menerima bantuan," papar dia.

Diharapkan, melalui validasi yang dilakukan secara berulang, para penerima manfaat benar-benar adalah warga yang memang membutuhkan dan sesuai dengan Data Tunggal Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Oleh sebab itulah, kami di BPS pun terus melakukan pemutahiran terhadap DTSEN secara terus-menerus tanpa henti dan setiap triwulan," kata dia.

Sebagaimana diketahui, Presiden, Prabowo Subianto, melalui Kementerian Perekonomian menyalurkan BLTS kepada 35 juta lebih KPM yang ada di Desil 1, 2, 3, dan 4. Dalam proses penyaluran bantuan, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pemutakhiran data.