Kemensos dan P2MI Sinergikan Sekolah Rakyat untuk Calon Pekerja Migran

Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang peningkatan sinergi dan kolaborasi antar lembaga negara dalam rangka memperkuat perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Termasuk dalam hal ini mempersiapkan kurikulum siswa Sekolah Rakyat sebagai bekal bekerja di luar negeri.

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Menteri P2MI Mukhtarudin, bersama jajaran kedua kementerian pada Senin (3/11).

Dalam sambutannya, Mukhtarudin menyampaikan tujuan dari MoU ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar lembaga dalam upaya memperkuat kualitas pelayanan bagi pekerja migran Indonesia, baik sebelum, saat, maupun setelah penempatan.

“Hari ini, Kementerian Sosial bersama Kementerian P2MI melakukan penandatanganan MoU yang tujuannya meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar lembaga atau antar instrumen negara yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pekerja migran baik sebelum, ketika penempatan, dan sampai sesudah penempatan,” ujar Mukhtarudin.

Mukhtarudin menegaskan bahwa konteks kerja sama yang paling relevan dengan Kementerian Sosial adalah pemanfaatan Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari program prioritas Presiden.

“Kementerian P2MI akan bersinergi dengan Kementerian Sosial mengoptimalkan Sekolah Rakyat ini juga masuk materinya terkait dengan masalah migran ataupun masalah yang berminat untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Karena memang arahan Bapak Presiden kepada kami adalah dua hal: pertama, perlindungan pekerja migran Indonesia yang semakin berkualitas, baik sebelum, ketika, dan sesudah penempatan; kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pekerja migran Indonesia melalui vokasi,” lanjutnya.

Agar dua hal tersebut terintegrasi sejak awal, Kementerian P2MI akan menggunakan instrumen yang ada, salah satunya adalah Sekolah Rakyat.

"Maka kami bersinergi bahwa Sekolah Rakyat itu nanti juga akan kita masukkan kurikulum ataupun materi terkait dengan persoalan pekerja migran Indonesia. Agar sejak dini, program P2MI khususnya untuk penciptaan lapangan kerja itu bisa terintegrasi dengan menggunakan seluruh instrumen negara yang sudah ada,” tambah Mukhtarudin.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk penguatan program prioritas Presiden dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai wahana pendidikan yang juga menyiapkan generasi muda menghadapi dunia kerja, termasuk bagi yang berminat menjadi pekerja migran.

“Kehadiran kami di sini untuk memperkuat kolaborasi, memperkuat sinergi dalam rangka menjalankan program-program amanah dari Bapak Presiden, khususnya penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kita tahu bahwa sekarang sudah ada 166 titik Sekolah Rakyat beroperasi mulai dari SD, SMP, dan SMA,” ujar Gus Ipul.

Dari 166 titik sekolah rakyat, 6.700 di antaranya adalah siswa-siswa yang mengikuti proses pendidikan di tingkat SMA. Gus Ipul menjelaskan pada 2028 mereka akan lulus. Bagi mereka yang ingin kuliah tentu akan dibimbing, didampingi sampai bisa benar-benar kuliah di perguruan tinggi yang mereka cita-citakan. Sementara bagi yang ingin bekerja, tentu akan diperkuat dengan keterampilan atau pendidikan vokasi.

"Wabil khusus yang ingin bekerja di luar negeri, tentu ada pendidikan tambahan, khususnya bidang bahasa,” kata Gus Ipul.

Dalam MoU yang diperbarui tersebut, ruang lingkup kerja sama antara Kemensos dan P2MI meliputi: