3 weeks ago
26
Hi!Pontianak - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) mengikuti Rapat Koordinasi Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) terhadap permohonan pendirian badan hukum partai politik baru yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting pada Senin, 3 November 2025.
Rapat dibuka oleh Direktur Tata Negara Ditjen AHU, Dulyono, yang menekankan pentingnya koordinasi dan keseragaman persepsi antar Kantor Wilayah dalam menerapkan ketentuan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjamin keabsahan dan transparansi dalam proses penerbitan SKT, terutama dalam aspek verifikasi domisili partai politik di setiap wilayah hukum.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, termasuk Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kanwil Kemenkum Kalbar, Deswati, beserta pejabat fungsional dan pelaksana di Bidang Pelayanan AHU. Dalam forum tersebut, para peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan serta kendala teknis yang dihadapi di lapangan guna menyempurnakan pedoman pelaksanaan penerbitan SKT.
Pada kesempatan ini Deswati menyampaikan bahwa koordinasi seperti ini sangat penting dalam memastikan prosedur pelayanan hukum berjalan seragam dan sesuai aturan. “Melalui rapat ini, kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi antarwilayah agar penerbitan SKT bagi partai politik baru dapat terlaksana dengan efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh Kantor Wilayah, termasuk Kalimantan Barat, dapat melakukan penyesuaian mekanisme penerbitan SKT serta memastikan validitas data partai politik secara lebih tepat dan konsisten, sehingga pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum semakin optimal dan terpercaya.
