Washington (ANTARA) - Kazakhstan dikabarkan akan bergabung dengan dalam Abraham Accords — perjanjian untuk memulihkan hubungan dengan Israel, menurut laporan Axios seperti dikutip kantor berita Turki Anadolu, Jumat (7/11).
Sebelumnya, Steve Witkoff, utusan khusus Presiden AS Donald Trump, mengatakan ada satu negara lagi yang akan ikut dalam perjanjian tersebut.
Witkoff enggan menyebutkan nama negara itu dan hanya mengatakan bahwa pengumuman resminya akan dilakukan pada Kamis malam waktu Washington.
Namun, mengutip seorang pejabat AS yang berbicara secara anonim, Axios melaporkan bahwa negara yang dimaksud adalah Kazakhstan, meski negara Muslim di Asia Tengah itu sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1992.
Dia mengatakan kepada media itu bahwa bergabungnya Kazakhstan adalah langkah untuk menghidupkan kembali upaya normalisasi hubungan dengan Israel.
"Ini akan menunjukkan bahwa Abraham Accords adalah forum yang diminati banyak negara untuk bergabung, dan akan menjadi upaya untuk mengakhiri perang di Gaza serta langkah menuju perdamaian dan kerja sama yang lebih luas di kawasan," kata sang pejabat kepada Axios.
Trump akan menjamu pemimpin dari lima negara Asia Tengah — Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Kyrgyzstan — di Gedung Putih, Washington, pada Kamis malam.
Belum jelas apakah pengumuman itu akan disampaikan saat jamuan malam tersebut. Namun, Trump dipastikan akan hadir jika ada pengumuman besar semacam itu.
Abraham Accords adalah kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Muslim yang diteken di masa jabatan pertama Trump sebagai Presiden AS.
Saat ini, ada empat negara yang telah bergabung dalam perjanjian itu: Bahrain, Maroko, Sudan, dan Uni Emirat Arab.
Pengumuman itu disampaikan di tengah memburuknya hubungan Israel dengan negara-negara lain akibat perang dua tahun di Jalur Gaza yang telah menewaskan hampir 70.000 warga Palestina.
Sebagai respons terhadap kebrutalan Israel, sejumlah negara telah memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Zionis itu atau secara sepihak mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.
Baca juga: Saudi tolak normalisasi dengan Israel kecuali ada negara Palestina
Baca juga: Lebanon sebut normalisasi dengan Israel tidak masuk dalam agenda
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

2 weeks ago
11






































