2 weeks ago
13
Tokyo (ANTARA) - Jepang pada Senin (10/11) menyampaikan protes keras kepada China terkait ancaman kekerasan oleh seorang diplomat China atas pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi baru-baru ini tentang kemungkinan keterlibatan negaranya dalam situasi darurat di Taiwan.
Menurut seorang sumber di pemerintah Jepang, Konsul Jenderal China di Osaka Xue Jian lewat unggahannya di platform X pada Sabtu mengancam akan "memenggal leher kotor tanpa ragu sedikit pun" seraya mengutip artikel tentang pernyataan Takaichi di parlemen.
"Apakah Anda siap untuk itu?" tulis Xue.
Menanggapi unggahan tersebut, juru bicara utama pemerintah Jepang, Minoru Kihara, mengatakan dalam konferensi pers rutin bahwa unggahan itu "sangat tidak pantas bagi seorang kepala misi diplomatik China."
Kihara mengatakan maksud pesan tersebut tidak jelas dan bahwa Kementerian Luar Negeri Jepang dan Kedutaan Besar Jepang di China telah mengajukan protes dan meminta unggahan itu segera dihapus.
Dia juga mengindikasikan beberapa langkah telah diambil pada Minggu malam.
Ketegangan itu muncul setelah Takaichi mengatakan dalam sidang komite parlemen pada Jumat bahwa serangan militer China terhadap Taiwan dapat menjadi "situasi yang mengancam kelangsungan hidup" Jepang sehingga negara itu berhak membela diri.
“Kami harus menegaskan bahwa unggahan tersebut sangat tidak pantas untuk seorang kepala misi diplomatik China,” kata Kihara.
Kendati mencatat bahwa maksud dari pesan tersebut tidak sepenuhnya jelas, Sekretaris Kabinet itu juga menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Jepang dan Kedutaan Besar Jepang di China telah mengajukan protes serta menuntut agar unggahan tersebut segera dihapus.
Menurut Kihara, beberapa langkah pun telah diambil hingga Minggu malam.
Ketegangan tersebut muncul setelah Takaichi menyampaikan dalam sebuah komite parlemen pada Jumat bahwa serangan militer China terhadap Taiwan dapat menjadi “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” bagi Jepang, yang dapat menggunakan haknya untuk membela diri secara kolektif.
China dan Taiwan memiliki pemerintahan yang berbeda sejak berpisah akibat perang saudara pada 1949. China memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan harus dipersatukan kembali dengan daratan, bila perlu dengan kekuatan militer.
Pemerintah China menegaskan bahwa isu Taiwan murni "urusan dalam negeri" China dan tidak menoleransi segala bentuk campur tangan asing.
Sumber: Kyodo-OANA
Baca juga: Xi Jinping minta PM Jepang pastikan hubungan China-Jepang tidak goyah
Baca juga: China berharap kabinet Jepang membuat langkah awal yang baik
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
