Washington (ANTARA) - Seorang hakim federal Amerika Serikat (AS) pada Kamis (6/11) memerintahkan pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mendanai secara penuh tunjangan Program Bantuan Nutrisi Tambahan (Supplemental Nutrition Assistance Program/SNAP) untuk November per Jumat (7/11) di tengah penutupan (shutdown) pemerintah yang sedang berlangsung.
"Masyarakat sudah terlalu lama tidak menerima (tunjangan); tidak menyalurkan (tunjangan) kepada mereka bahkan untuk satu hari lagi pun adalah hal yang tidak dapat diterima," kata John McConnell, ketua hakim Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Rhode Island.
Pada Jumat, McConnell mengatakan bahwa Departemen Pertanian AS harus mendanai SNAP dengan dana darurat "sesegera mungkin."
Pada Senin (3/11), departemen itu mengatakan bahwa dana darurat dengan total nilai 4,65 miliar dolar AS (1 dolar AS setara dengan Rp16.707) akan digunakan untuk tunjangan SNAP pada bulan November, yang dapat mencakup 50 persen dari kuota rumah tangga yang memenuhi syarat saat ini.
Namun, pada Selasa (4/11), Presiden Trump mengatakan di Truth Social bahwa SNAP tidak akan didanai sampai pemerintah dibuka kembali, dan menyalahkan "Demokrat Sayap Kiri Radikal" atas shutdown pemerintah.
Dalam perintah terbarunya pada Kamis, McConnell mengkritik pemerintahan Trump karena hanya mendanai sebagian tunjangan SNAP dan juga menegur Trump karena menyatakan "niatnya untuk menentang" perintah pengadilan.
Dalam pengajuan pengadilan terpisah pada Kamis, pengacara Departemen Kehakiman mengatakan pihaknya berencana untuk mengajukan banding atas putusan pada Kamis dan perintah McConnell sebelumnya yang mengamanatkan pendanaan SNAP.
Shutdown pemerintah terpanjang dalam sejarah AS telah memasuki pekan keenam seiring berlanjutnya kebuntuan anggaran di Kongres AS.
Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer mengatakan di platform media sosial X pada Rabu (5/11) bahwa "tindakan Trump yang terus menjadikan kelaparan sebagai senjata tidak berperasaan dan keji." Sehari sebelumnya, Schumer menulis bahwa presiden dari Partai Republik itu memperlakukan warga Amerika yang kelaparan sebagai "pion politik" selama shutdown pemerintah.
Pewarta: Xinhua
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

2 weeks ago
9






































