1 month ago
14
Tentara dan polisi berada di titik penting ibu kota Peru, Lima, pada Rabu (22/10) waktu setempat. Ini adalah hari pertama pemberlakuan darurat militer.
Keputusan darurat militer diteken oleh Presiden Peru Jose Jeri yang disumpah pada awal bulan ini. Dia menyebut langkah itu diambil untuk memberantas lonjakan kriminalitas.
Dengan adanya darurat militer maka beberapa hak konstitusional warga, seperti demo hingga berkumpul, dilarang. Warga dewasa juga dilarang naik sepeda motor berboncengan.
Lewat dekrit darurat, kunjungan ke penjara dibatasi. Otoritas Peru juga akan memadamkan listrik di sejumlah penjara.
Pemberlakuan dekrit yang berimbas adanya tentara di setiap sudut jalan direspons negatif warga Peru. Ada yang tak yakin tindakan ini dapat memberantas kriminalitas.
Apalagi dekrit darurat pernah berlaku pada masa Presiden Dina Boluarte yang digulingkan lewat demo yang diinisiasi Gen Z pada bulan lalu. Tapi, saat itu nyatanya darurat militer tak efektif membendung kriminalitas.
“Sudah ada beberapa keadaan darurat, pemerasan terus berlanjut, pembunuhan tak henti-hentinya," kata warga Lima, Manuel Timoteo, saat diwawancarai kantor berita Associated Press.
"Tentara keluar selama beberapa hari, berdiri dengan senapan di sudut jalan, pergi, dan semuanya tetap sama,” sambung dia.
Kriminalitas dan kejahatan, yang jadi pangkal pemberlakuan darurat militer, merupakan masalah besar di negara Amerika Selatan itu.
Beberapa tahun terakhir kasus kejahatan di Peru mengalami peningkatan. Data Pemerintah Peru, kasus pembunuhan meningkat dari 676 kasus pada 2017 menjadi 2.305 kasus pada 2024.
Pengaduan pemerasan pada 2020 ada di angka 2.305. Pada 2024 angkanya meroket tajam menjadi 21.746 kasus.
Sebagian besar korban kekerasan dan pembunuhan di Peru berasal dari kelas pekerja.
Bulan lalu, Zetro Leonardo Purba, staf KBRI Lima, juga menjadi korban pembunuhan.
