Capaian Pajak Motor di Lampung Masih Minim, DPRD Minta Pemerintah Turun ke Jalan

Lampung Geh, Bandar Lampung – Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Lampung masih jauh dari target hingga akhir Oktober 2025.

Data terakhir dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung mencatat, realisasi PKB baru mencapai Rp576,46 miliar atau 35,36 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,63 triliun.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Taufik Rahman mengungkapkan, keprihatinannya atas capaian penerimaan PKB tersebut.

Ia menyebut realisasi secara umum di tingkat provinsi baru 35%, sementara Kota Bandar Lampung, yang memiliki akses masyarakat membayar yang lebih banyak, realisasinya baru sekitar 34%.

"Memang kita dari Komisi 3 selalu konsentrasi untuk bagaimana peningkatan PAD baik di tingkat Provinsi maupun di beberapa daerah terkait dengan pajak PKB ini ya. Kedatipun demikian itu memang saya cukup memperhatinkan ya," kata Taufik saat diwawancarai Lampung Geh, Senin (3/11).

Ia mencontohkan, realisasi di Kota Bandar Lampung yang dikatakannya baru sekitar 34% juga dinilai sangat minim, mengingat potensinya yang besar.

"Katakan misalkan di Kota saja dari 100% yang terserap itu baru cuma hanya sekitar 34%. Berarti kita masih punya sekian persen lagi, 50% belum dicapai oleh Pemerintah Kota," ujarnya.

Taufik menegaskan, perpanjangan program pemutihan ini adalah kesempatan terakhir bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia mendesak Pemkab dan Pemkot untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang tersisa ini.

"Buat masyarakat ayo hari ini the last untuk program pemutihan yang ada di Provinsi Lampung dan ini tentu akan kembali kepada masyarakat manfaatnya, kesejahteraannya, stabilitas ekonomi dan lain sebagainya itu pasti akan bermanfaat," tegas Taufik.

DPRD mendorong agar Pemkab/Pemkot mengoptimalkan sosialisasi program ini hingga ke akar rumput, mengingat manfaat pajak akan kembali dirasakan oleh warga.

"Fungsikan seluruh perangkat-perangkat yang ada itu untuk mensosialisasikan bahwa program pajak atau program pemutihan yang dilaksanakan oleh Pemprov ini terakhir," ungkapnya.

"kalau sampai pajak tahun ini tidak dibayarkan pajak kendaraan masyarakat maka kita tidak akan menemukan lagi," tambahnya

Sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung mencatat, realisasi penerimaan pajak daerah secara keseluruhan hingga 28 Oktober 2025 telah mencapai Rp2,19 triliun atau sekitar 62,33 persen dari target tahun ini sebesar Rp3,52 triliun.

Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi menjelaskan, bahwa pihaknya terus bekerja keras untuk mengejar target tersebut.

Beberapa jenis pajak menunjukkan capaian positif, seperti ;

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Rp314,67 miliar dari target Rp345 miliar (91,21%)

2. Pajak Rokok: Rp587,22 miliar dari target Rp739,09 miliar (79,45%)