Bea Cukai Bali Nusra Lakukan 246 Penindakan di NTT per September 2025

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG, – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (Kanwil DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Bali Nusra) telah melakukan sebanyak 246 penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga akhir September 2025.

Menurut Syahirul Alim, Kepala Bea Cukai Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, pada 30 September 2025, tercatat ada 91 penindakan kepabeanan dan 156 penindakan cukai. Dalam periode tersebut, perkiraan nilai barang yang ditindak mencapai Rp5,01 miliar dengan potensi kerugian negara senilai Rp1,50 miliar.

Pada September 2025 saja, tercatat delapan penindakan kepabeanan yang meliputi pelanggaran larangan dan pembatasan, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran pidana lainnya. Di bulan yang sama, ada 23 penindakan cukai terkait pelanggaran Barang Kena Cukai (BKC) yang tidak dilekati pita, termasuk 206.281 batang rokok berbagai merek dan minuman beralkohol sebanyak 15,51 liter yang diduga dilekati pita cukai palsu.

Syahirul menegaskan bahwa upaya penegakan hukum ini adalah bagian dari pencegahan peredaran barang ilegal, yang penting mengingat NTT sebagai wilayah perbatasan antarnegara. Sebelumnya, pada Rabu (17/9), Bea Cukai Atambua, Kabupaten Belu, bersama Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-RDTL telah melaksanakan pemusnahan barang hasil penggagalan penyelundupan.

Barang-barang yang dimusnahkan adalah hasil serah terima dari Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur kepada BC Atambua, meliputi pakaian bekas, kemiri kulit, kantong plastik, minuman berpemanis, bahan bakar minyak, tembakau iris, dan petasan. Kegiatan ini mencerminkan sinergi antarinstansi dalam menegakkan hukum dan memberantas peredaran barang ilegal di kawasan perbatasan, sekaligus menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat dari dampak negatif barang selundupan.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara