Anggota Komisi V Soroti BMKG Kerap Telat Beri Informasi Potensi Cuaca Ekstrem

Komisi V DPR menyoroti keterlambatan informasi bencana alam yang dinilai masih terjadi di sejumlah daerah.

Anggota Komisi V DPR Fraksi PDI Perjuangan, Haryanto, mengatakan sejumlah kejadian bencana alam akibat cuaca ekstrem di berbagai daerah masih belum direspons secara cepat.

Ia menilai keterlambatan penyampaian informasi berpotensi menghambat langkah antisipasi masyarakat di wilayah terdampak.

“Yang kaitannya dengan BMKG, bahwa akhir-akhir ini memang cuaca ekstrem. Banyak kejadian-kejadian bencana alam yang tidak terduga, itu di beberapa daerah, baik di luar Jawa, di Jawa Tengah, maupun di daerah-daerah di Jawa Barat dan lain-lain. Nampaknya informasi itu agak terlambat, kalau menurut kami,” kata Haryanto dalam rapat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).

Ia menjelaskan, program Sekolah Lapang yang dijalankan BMKG seharusnya diperluas agar penyebaran informasi ke masyarakat lebih efektif.

Haryanto menilai, fungsi Sekolah Lapang sangat membantu, tetapi saat ini cakupannya masih terbatas.

“Karena berbagai faktor, tadi sudah disinggung teman-teman, Sekolah Lapang ini banyak mempunyai fungsi membantu, ya,” ujar Haryanto.

“Sehingga kalau misalnya cakupannya itu tidak meluas, volumenya itu hanya terbatas, itu tidak bisa memberikan informasi, yang khususnya kepada BMKG. Tidak hanya mengandalkan institusi yang ada,” lanjutnya.

Ia berharap BMKG dapat menambah jumlah peserta dan memperluas jangkauan program tersebut agar masyarakat memiliki bekal menghadapi potensi bencana.

“Tetapi kalau punya bekal Sekolah Lapang ini diperluas, kemudian volumenya juga ditambah, itu lain,” kata Haryanto.

“Jadi kalau jumlahnya itu, kan yang ada itu Sekolah Lapang tadi disinggung juga hanya 30 orang, ya. Itu saja hanya terbatas waktu,” tandasnya.