Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut perkembangan pesat ekonomi digital menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di Asia. Menurutnya, sektor ini kini menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di tengah tantangan global yang menuntut efisiensi dan inovasi.
Airlangga mengatakan nilai ekonomi digital nasional mencapai USD 90 miliar pada tahun 2024 dan bakal terus meningkat. Ia menjelaskan royeksi itu menandai percepatan besar dalam perjalanan Indonesia menuju transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
“Di tahun 2024, nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD 90 miliar dan diproyeksikan akan mencapai USD 400 miliar di tahun 2030,” ujar Airlangga dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital serta Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025 di JCC Senayan, Kamis (30/10).
Airlangga menegaskan sektor keuangan digital menjadi salah satu pilar penting dalam memperluas akses ekonomi masyarakat. Ia memastikan pemerintah berkomitmen mempercepat elektronifikasi berbagai program agar penyaluran bantuan sosial dan layanan publik lebih tepat sasaran.
Airlangga mencontohkan keberhasilan sistem pembayaran digital yang kini kian merata hingga ke tingkat pelaku usaha mikro.
“Pemanfaatan sektor keuangan digital melalui QRIS telah menjangkau pelaku usaha termasuk warung kecil dan saat ini menurut BI penggunanya sudah mencapai sekitar 56 juta dan 93 persen turis dilakukan oleh UMKM dan ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah pupuh secara organik dari masyarakat,” kata Airlangga.
Pertumbuhan itu, menurutnya, tidak lepas dari kebijakan inklusi keuangan yang semakin kuat. Berdasarkan survei nasional, tingkat inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 92,74 persen dengan tingkat literasi keuangan sebesar 66,64 persen.
Namun, kesenjangan antara inklusi dan literasi ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah agar masyarakat bukan hanya memiliki akses, tetapi juga pemahaman yang cukup terhadap layanan keuangan digital.
Airlangga menyoroti digitalisasi membuka banyak peluang, namun juga membawa tantangan baru. Pemerintah perlu memastikan keamanan sistem pembayaran, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan membangun kepercayaan publik agar inovasi keuangan digital tumbuh secara berkelanjutan.
Dalam konteks pembiayaan, pemerintah terus memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi salah satu instrumen kunci.
“Penyaluran KUR telah mencapai Rp 217,2 triliun per Oktober 2025 dan ini adalah pencapaian mendekati 77 persen dari target kepada 3,69 debitur dan sebanyak 1,65 juta adalah debitur baru dan yang graduasi sebesar 926,742 NPL terjaga di 2,28 persen lebih redah daripada rata-rata NPL kepada UMKM yang sebesar 4,55 persen,” ungkap Airlangga.
Airlangga menargetkan kontribusi ekonomi digital dapat meningkat signifikan dalam dua dekade ke depan. “Indonesia menargetkan kontribusi ekonomi digital dapat meningkat 9 kali lipat atau antara 15,5 sampai dengan 19,6 persen di tahun 2045,” tuturnya.
Selain sektor finansial, pemerintah juga menyiapkan peta jalan pengembangan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung layanan keuangan digital melalui otomasi analitik cerdas, deteksi fraud, hingga sistem credit scoring alternatif. Upaya ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan formal.
“Kami juga tengah menyiapkan peta jalan pengembangan ekosistem semiconductor dan teknologi baru sebagai payung hukum yang diharapkan dapat mendorong inovasi produk keuangan seperti dompet digital, tokenisasi aset, dan smart contract,” kata Airlangga...

3 weeks ago
25






































