Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pilar Saga Ichsan, mengajak masyarakat agar bersama-sama mengkritisi penggunaan anggaran daerah.
Alokasi anggaran Pemkot Tangsel belakangan menjadi sorotan karena pos anggaran yang dinilai terlalu besar untuk jenis anggaran seperti suvenir hingga jamuan tamu. Sorotan itu terhadap penggunaan anggaran 2024 yang sudah diaudit.
Pilar mengatakan, setiap penggunaan anggaran harus sesuai mekanisme pelaporan Laporan Keuangan Keuangan Daerah (LKPD). Oleh karena itu, pada tahun anggaran saat ini atau tahun depan akan ada perbaikan.
“Harus (ada perubahan), kan standar LKPD harus diumumkan seperti itu dan itu masuk dalam komisi informasi juga mengawasi kita,” kata Pilar kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).
Menurutnya, fungsi pengawasan itu tidak hanya dilakukan oleh DPRD saja, tapi seluruh elemen masyarakat juga harus mengawasinya.
“Jadi selain anggota DPRD, selain DPRD yang berikan masukan tidak hanya DPRD saja, tapi masyarakat juga organisasi dan lain sebagainya,” ungkapnya.
“Jadi dari 2019 Sampai 2025 saat ini pasti LKPD itu pasti kami laporkan ke publik untuk dibaca, cuma mungkin kemarin ada kritisi dari Ibu Leony, akhirnya mungkin masyarakat ngeh gitu bahwa ’oh ada loh LKPD’. Sebelumnya dari 2019 masyarakat sudah bisa mengakses,” tutup dia.
Dalam laporan keuangan Pemkot Tangsel 2024, salah satu yang disorot yakni soal anggaran perjalanan dinas (Perdinas) cukup besar yakni Rp 117 miliar. Angka ini terdiri dari perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp 115,5 miliar dan luar negeri Rp 1,4 miliar.
Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan anggaran untuk bantuan sosial. Anggaran bansos Pemkot Tangsel hanya Rp 140 juta saja. Itu pun yang terealisasi hanya Rp 136 juta.