1 week ago
33
Lampung Geh, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menegaskan, komitmennya untuk membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Lampung.
Hal itu ia sampaikan saat menemui dan duduk bersama massa aksi dari Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) dalam peringatan Hari Tani Nasional 2025 di depan Kantor DPRD Lampung, Rabu (24/9).
Pertemuan tersebut berlangsung setelah perwakilan massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan dan menyerahkannya kepada Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela di ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung .
Di hadapan peserta aksi, Jihan menyampaikan salam dari Gubernur Lampung serta menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk hadir dalam penyelesaian berbagai persoalan agraria.
“Terima kasih yang sebesar-besarnya hari ini, teman-teman hebat karena mewakili masyarakat petani dan buruh. Kami sampaikan apresiasi sebesar-besarnya dan salam dari Bapak Gubernur. Beliau berpesan kepada saya untuk mendengarkan dan mengoptimalkan apa yang bisa diperankan oleh Pemerintah Provinsi Lampung terkait keadilan agraria,” ujar Jihan.
Ia menyimpulkan, aspirasi utama yang disampaikan petani dan buruh adalah adanya keberpihakan pemerintah provinsi dalam mengawal penyelesaian konflik agraria.
“Kami merespons sesuai arahan Bapak Gubernur. Kami bersedia membuat tim fasilitasi konflik agraria yang ada di Provinsi Lampung, dengan fokus pada penanganan konflik yang terjadi di daerah,” jelasnya.
Jihan menambahkan, pembentukan tim tersebut akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), stakeholder terkait, serta perwakilan masyarakat termasuk petani.
“Dan tentu dengan konsultasi dan arahan dari Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsi yang berlaku. Harapan kami, apa yang diinginkan masyarakat terkait keadilan agraria bisa dicapai bersama,” kata Jihan.
Menurutnya, pemerintah daerah juga akan mempelajari praktik dari daerah lain yang telah berhasil menyelesaikan konflik agraria, agar Lampung dapat mencapai apa yang disebut sebagai kemerdekaan agraria.
“Harapan kami untuk Hari Tani 2025, kami bisa mengoptimalkan tugas dan fungsi kami untuk mengawal harapan masyarakat dan kesejahteraan petani,” pungkasnya. (Cha)
