1 week ago
19
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, merespons dualisme kepemimpinan yang terjadi di PPP. Ia mengaku baru mengetahui kabar dualisme di PPP tersebut dari pemberitaan di media.
Dualisme itu terjadi usai Muktamar X PPP di Mercure Hotel, Jakarta Utara, Sabtu (27/9) berlangsung panas. Dua kubu saling klaim kemenangan, antara Agus Suparmanto dan Mardiono.
"Saya belum dapat datanya, belum tahu apa yang terjadi di PPP. Saya belum tahu apa yang terjadi, kita hadiri acara PKS," kata Supratman kepada wartawan, usai menghadiri Munas VI PKS, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9).
Ia menyebut, nantinya Kementerian Hukum akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melihat mekanisme AD/ART partai berlambang ka'bah tersebut.
"Ya nanti akan kita lihat. Kita lihat semuanya karena kedua-duanya belum ada yang apa ya, baru saya baca di berita dan sama sekali belum tahu perkembangan terakhir seperti apa," ucap dia.
"Prinsipnya, kalau Kementerian Hukum pasti akan melakukan penelitian sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai," imbuhnya.
Supratman pun menekankan bahwa pemerintah akan mengacu kepada undang-undang dan memastikan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran parpol.
"Iya kan ada di undang-undang ditentukan, masih lama lah, ya [soal verifikasi]. Karena kita, kita pasti memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran partai politik, ya," tuturnya.
Agus Suparmanto menyatakan pihaknya akan segera mendaftarkan hasil Muktamar ke X PPP ke Kemenkum. Versi yang didaftarkan adalah yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.
Sementara pada Minggu (28/9) malam, kubu Mardiono berkumpul di kediaman sang Plt. Ketum PPP di Jakarta Selatan. Kubu Mardiono mengatakan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi saat Muktamar.
