1 week ago
28
Respons Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengenai usulan Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti uang tunai menjadi salah satu berita populer di kumparanBisnis sepanjang Selasa (23/9).
Selain itu, kabar mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin memberantas oknum yang melakukan pemerasan terkait pajak juga tak kalah menyita perhatian publik.
Berikut ini rangkuman selengkapnya:
Kepala BGN Tolak Usulan MBG Diganti Uang Tunai: Sudah Ada BLT
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan untuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis, pemerintah telah menggelar diskusi yang panjang. Dadan menegaskan tujuan utama pemberian MBG kepada anak-anak hingga ibu hamil adalah intervensi gizi.
Selain itu dia juga menyoroti adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan demikian jika MBG diganti dengan uang tunai, maka akan ada tumpang tindih program pemerintah.
"Program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah ada bantuan tunai langsung. Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” tutur Dadan di Kantor BGN, Senin (22/9).
Dadan mengatakan jika MBG diganti dengan uang, maka akan ada kemungkinan uang tersebut tidak dinikmati oleh penerima manfaat yang seharusnya untuk intervensi gizi.
Alasan berikutnya adalah MBG saat ini membentuk rantai pasok. Dadan mengatakan satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa menyerap banyak pangan lokal.
Purbaya Tegaskan Tak Mau Lagi Ada Cerita Pegawai Pajak Lakukan Pemerasan
Purbaya praktik pemerasan, khususnya yang dilakukan oknum pegawai Ditjen Pajak tidak boleh lagi terjadi. Untuk mencegah hal tersebut, ia bakal menyiapkan kanal khusus pengaduan bagi wajib pajak.
"Kita melakukan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali, dan enggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu," kata Purbaya di Kompleks Parlemen RI, Selasa (23/9).
Purbaya menekankan wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban harus mendapatkan perlakuan adil. Kanal pengaduan nantinya menjadi wadah bagi masyarakat untuk melapor jika menemukan tindakan aparat pajak yang tidak semestinya.
Meski begitu, Purbaya juga menegaskan sikap keras tetap ditujukan bagi para penunggak pajak. Saat ini, Kemenkeu mengantongi daftar 200 penunggak pajak besar dengan status hukum inkrah. Nilai kewajiban mereka mencapai Rp 60 triliun yang ditargetkan masuk tahun ini.
