PKBI Lampung Desak Evaluasi Menyeluruh Usai Kasus Keracunan Program MBG

Lampung Geh, Bandar Lampung – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Lampung mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul terjadinya kasus keracunan massal yang menimpa siswa di sejumlah daerah, termasuk di Lampung. Direktur Eksekutif Daerah (DED) PKBI Lampung, Muhamad Fajar Santoso menegaskan, pihaknya mengecam keras adanya kelalaian dalam pelaksanaan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. Menurutnya, keracunan massal menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengelolaan distribusi makanan. “Program ini seharusnya menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan remaja. Namun, faktanya justru menimbulkan permasalahan serius yang membahayakan kesehatan dan merusak kepercayaan publik,” kata Fajar dalam pernyataannya, Senin (30/9). PKBI Lampung menilai, kasus keracunan massal yang menimpa penerima program MBG harus mendapat perhatian serius karena menyangkut hak dasar masyarakat atas kesehatan dan keselamatan. Untuk itu, PKBI menyatakan tiga poin sikap. Pertama, mengecam keras kelalaian penyelenggaraan program MBG yang mengakibatkan keracunan massal dan mendesak adanya pertanggungjawaban moral, materiil, dan hukum bagi pihak yang terbukti bersalah. Kedua, menuntut evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi, standar kebersihan, keamanan pangan, kandungan gizi, serta rantai pasok program. Ketiga, mendorong pemerintah daerah melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program agar lebih transparan dan akuntabel. “Situasi ini perlu menjadi perhatian mendesak, bukan hanya karena menyangkut anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai sasaran program. Negara wajib memastikan pelayanan publik yang layak dan aman,” ujar Fajar. Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional untuk mendukung Indonesia Emas 2045. Namun, berdasarkan laporan Satgas MBG Provinsi Lampung, sepanjang Agustus–September 2025 tercatat 572 kasus keracunan makanan dari enam kejadian di lima kabupaten/kota. (Cha/Ansa)