Dhaka, Bangladesh (ANTARA) - PBB akan mengadakan konferensi tingkat tinggi membahas Rohingnya di New York pada Selasa, di tengah pemotongan pendanaan dan situasi mengerikan yang dialami masyarakat Muslim yang teraniaya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Perwakilan dari sedikitnya 75 negara dan organisasi, termasuk kepala negara dan pemerintahan, telah memastikan keikutsertaan mereka dalam konferensi tersebut, menurut keterangan kantor kepala pemerintahan sementara Bangladesh Muhammad Yunus.
Yunus akan menjadi salah satu pembicara dalam sesi pembukaan. Selain itu, Turki akan mewakili Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sementara Kuwait mewakili Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dalam konferensi tersebut.
Konferensi ini bertujuan untuk meninjau krisis dan bertukar perspektif mengenai situasi di lapangan guna mengusulkan rencana yang komprehensif, inovatif, konkret, dan berjangka waktu untuk resolusi berkelanjutan.
Prioritas utama dalam KTT tersebut meliputi kepastian pemulangan Muslim Rohingya ke Myanmar secara sukarela, aman, dan bermartabat, demikian pernyataan tersebut.
Baca juga: Jubir PBB sebut situasi Rohingya memburuk 8 tahun paskakonflik
Saat ini Bangladesh menaungi sekitar 1,3 juta Rohingya di pesisir tenggara negara itu di Cox's Bazar, tempat di mana sebagian besar warga Rohingya melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar pada Agustus 2017.
Menurut pernyataan kantor Yunus, sekitar 150.000 warga Rohingya telah datang ke Bangladesh dalam periode 18 bulan terakhir, yang dinilai semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang saat ini sudah mengerikan.
Yunus akan menjadi salah satu pembicara dalam sesi pembukaan. Turki akan mewakili Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sementara Kuwait mewakili Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dalam konferensi tersebut.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Imigran Rohingya di Aceh Timur mulai berbahasa Aceh
Baca juga: Empat terdakwa penyelundupan Rohingya divonis 6-7 tahun penjara
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.