1 week ago
33
Lampung Geh, Bandar Lampung – Perwakilan petani yang tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) akhirnya bertemu dengan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di ruang Abung, Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (24/9).
Pertemuan tersebut berlangsung usai massa aksi menggelar demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2025 di Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung.
Koordinator PPRL, Yohanes Joko Purwanto menegaskan, momentum HTN menjadi titik penting bagi petani untuk menuntut penyelesaian konflik agraria yang sudah terjadi puluhan tahun.
Ia meminta Pemprov Lampung segera membentuk tim khusus penyelesaian konflik agraria agar masyarakat tidak terus-menerus dipingpong antarlembaga.
“Kami minta Pemprov juga membentuk tim penyelesaian konflik agraria, sehingga kami tidak perlu dilempar dari BPKH ke pemda, atau sebaliknya. Tim ini penting supaya masyarakat tahu jalur penyelesaian yang jelas,” ujar Joko.
Desakan serupa juga disampaikan Ketua Forum Masyarakat Register (FORMASTER), Suyatno. Ia menegaskan, aksi hari ini harus menghasilkan komitmen pemerintah untuk membentuk tim penyelesaian konflik agraria.
“Kalau hari ini tidak ada surat pernyataan dari pemerintah untuk membentuk tim penyelesaian konflik agraria di Lampung, kami tidak akan pulang,” tegasnya.
Dalam aksinya, petani yang datang dari berbagai daerah di Lampung seperti Pringsewu, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, Tulang Bawang, Way Kanan, hingga Lampung Timur, turut didampingi buruh, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil.
Selain soal agraria, massa juga menyampaikan tujuh tuntutan, yakni:
1. Stabilisasi harga hasil pertanian.
2. Hentikan impor pangan.
3. Kemudahan akses permodalan bagi petani.
4. Prioritaskan subsidi pupuk, benih berkualitas, dan alsinta.
5. Pengawasan ketat terhadap program pertanian oleh aparat hukum.
6. Pemberian sanksi tegas kepada pengusaha atau penguasa yang merugikan petani.
7. Penyelesaian persoalan sempitnya lahan garapan petani akibat dominasi pengusaha. (Cha/Ansa)
