4 days ago
17
Karachi (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, pada Selasa (30/9) mengatakan bahwa rencana 20 poin dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza bukanlah dokumen dari pihak mereka.
“Ini bukan dokumen dari kami, yang kami kirim kepada mereka. Ada beberapa poin penting yang ingin kami masukkan … Jika belum dimasukkan, maka akan kami dorong untuk dimasukkan,” kata Dar dalam konferensi pers di ibu kota, Islamabad.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama dari rencana tersebut adalah untuk memastikan gencatan senjata, menghentikan pertumpahan darah, memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk, dan mengakhiri pengusiran paksa.
Dar menambahkan bahwa pengumuman Trump mengenai rencana 20 poin itu harus dianggap sebagai “pengumuman dari pihak mereka.”
“Kami telah mengeluarkan pernyataan bersama atas nama delapan negara. Kami bertanggung jawab atas pernyataan itu. Jika ada perbedaan di mana pun, kami akan mengatasinya—kami berkomitmen untuk ini,” ujarnya, merujuk pada pernyataan bersama dari delapan negara Muslim yang mendukung rencana Trump.
Para pemimpin dari Turki, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Mesir, Yordania, dan Indonesia bertemu dengan Trump di sela-sela Sidang Umum PBB, di mana Presiden AS membahas rencananya untuk mengakhiri serangan Israel di Gaza.
Saat diwawancara stasiun televisi lokal Geo News, Dar menegaskan kembali bahwa draf rencana Trump tidak mencakup semua usulan mereka.
Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, yang menyatakan bahwa ada beberapa hal dalam rencana Gaza dari Trump yang masih membutuhkan klarifikasi dan negosiasi.
“Rencana yang diusulkan Trump berhasil mencapai tujuan utama, yaitu mengakhiri perang, tetapi ada beberapa isu yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasikan,” kata Al Thani kepada stasiun televisi Al Jazeera yang berbasis di Doha.
“Kami berharap semua pihak melihat rencana ini secara konstruktif dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakhiri perang,” ucapnya menambahkan.
Perdana Menteri Qatar juga mengatakan bahwa Doha belum menerima tanggapan dari Hamas terkait rencana tersebut.
Sebelumnya pada Senin (29/9), Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Israel di Gaza dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu.
Rencana tersebut menyerukan pembebasan semua sandera Israel dengan imbalan pembebasan puluhan tahanan Palestina, pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh, penarikan bertahap pasukan Israel, serta pembentukan komite teknokratik dan apolitis Palestina untuk memerintah wilayah kantong tersebut.
Rencana tersebut juga menyebutkan kemungkinan adanya jalan menuju penentuan nasib sendiri dan negara merdeka bagi Palestina, namun bukan sebagai jaminan.
Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah membunuh lebih dari 66.000 warga Palestina di Gaza, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pengeboman tanpa henti telah membuat wilayah kantong Palestina itu tidak layak huni, serta menyebabkan kelaparan massal dan penyebaran penyakit.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Pakistan desak PBB tangguhkan keanggotaan Israel
Baca juga: Pakistan kecam keras penyerbuan Al-Aqsa oleh pejabat Israel
Baca juga: PM Pakistan soroti diamnya kekuatan global atas genosida di Jalur Gaza
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
