2 days ago
4
Jakarta (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan 20 poin rencana perdamaian untuk menghentikan konflik berkepanjangan di Gaza, Palestina.
Rencana ini diberi nama "Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict” atau rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza. Hal ini disampaikan langsung saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington DC, Senin (29/9) lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Trump menyebut hari pengumuman itu sebagai historic day for peace atau hari bersejarah bagi perdamaian. Netanyahu pun menilai rencana Trump dapat mendukung tujuan perang Israel dan memberikan harapan baru untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza.
Rencana perdamaian yang ditawarkan Trump memuat sejumlah poin, mulai dari penghentian perang, pembebasan sandera, hingga pembangunan kembali Gaza dengan dukungan dari komunitas internasional.
Baca juga: Trump tunggu tanggapan Hamas terkait 20 poin usulan perdamaian di Gaza
Berikut 20 poin rencana perdamaian Gaza yang diajukan Trump:
- Gaza ditetapkan sebagai zona bebas teror dan dideradikalisasi agar tidak menjadi ancaman bagi negara tetangga.
- Rekonstruksi Gaza difokuskan untuk kepentingan rakyat yang terdampak perang.
- Jika Israel dan Hamas menyetujui rencana ini, perang segera dihentikan. Pasukan Israel akan mundur ke garis yang disepakati untuk persiapan pembebasan sandera, sekaligus menghentikan operasi militer hingga penarikan seluruh pasukan.
- Israel wajib mengembalikan seluruh sandera, baik yang hidup maupun meninggal, dalam waktu 72 jam setelah menerima kesepakatan ini.
- Setelah pembebasan sandera, Israel akan membebaskan 250 tahanan seumur hidup dan 1.700 warga Gaza yang ditahan sejak 7 Oktober 2023, termasuk perempuan, anak-anak, serta jenazah warga.
- Anggota Hamas yang bersedia menonaktifkan senjata dan hidup berdampingan akan diberikan amnesti. Bagi yang ingin meninggalkan Gaza, akan diberikan jaminan perjalanan aman ke negara tujuan.
- Bantuan internasional akan segera masuk ke Gaza, minimal 600 truk berisi logistik, infrastruktur, peralatan medis, hingga sarana kebersihan sesuai perjanjian pada 19 Januari 2025 lalu.
- Distribusi bantuan akan dikelola PBB, the Red Crescent (Bulan Sabit Merah), atau lembaga netral lainnya. Hal ini tidak akan dicampur tangan Israel maupun Hamas.
- Gaza akan dipimpin sementara oleh pemerintahan transisi teknokrat Palestina dengan pengawasan badan internasional baru bernama "Board of Peace", yang dibentuk dan dipimpin Trump bersama sejumlah kepala negara lain. Badan tersebut akan merencanakan pemerintahan Gaza yang modern dalam melayani rakyatnya.
- Rencana pembangunan ekonomi Gaza akan disusun oleh pakar internasional dalam membangun kota modern. Hal ini juga bertujuan untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta membuka peluang bagi warga.
- Dibentuk zona ekonomi khusus dengan akses perdagangan dan tarif preferensial yang disepakati bersama negara-negara peserta.
- Tidak ada paksaan bagi warga Gaza untuk pergi. Namun, warga akan didorong untuk tetap tinggal dan ditawarkan kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.
- Hamas dan faksi lain tidak akan berperan dalam pemerintahan. Infrastruktur militer, terowongan, dan fasilitas produksi senjata akan dihancurkan serta diawasi pemantau independen.
- Mitra regional akan menjamin keamanan agar Gaza tidak kembali menjadi ancaman, dan memastikan Hamas serta faksi lainnya mematuhi kewajibannya.
- Dibentuknya Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) oleh Amerika Serikat, Arab dan mitra internasional lainnya. ISF akan melatih serta mendukung polisi Palestina di Gaza sebagai badan keamanan internal jangka panjang.
- Israel tidak akan menduduki Gaza. IDF akan menyerahkan wilayah Gaza secara bertahap kepada ISF sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
- Jika Hamas menunda atau menolak rencana ini, segala operasi bantuan akan dilanjutkan ke wilayah bebas teror oleh IDF kepada ISF.
- Proses deradikalisasi akan dilakukan lewat dialog antaragama berbasis nilai toleransi dan hidup damai. Hal ini bertujuan untuk mengubah pola pikir warga Palestina dan Israel.
- Setelah rekonstruksi berjalan dan reformasi Otoritas Palestina selesai, akan dibuka peluang menuju penentuan nasib sendiri serta kemungkinan kenegaraan Palestina.
- Amerika Serikat akan memfasilitasi dialog politik Israel-Palestina untuk merumuskan jalan perdamaian jangka panjang.
Baca juga: Palestina diakui 4 anggota hak veto DK PBB, tinggal AS yang belum
Sebelumnya, Trump juga telah memaparkan 21 poin usulan serupa saat bertemu sejumlah negara Arab dan Muslim di sela Sidang Umum PBB, Rabu (24/9).
Perbedaan rencana tersebut terletak pada satu poin tambahan, yakni Israel setuju untuk tidak melakukan serangan kembali di Qatar, sementara AS bersama komunitas internasional mengakui peran Doha sebagai mediator konflik Gaza.
Selain itu, pemerintah Italia melalui Perdana Menteri Giorgia Meloni menyatakan dukungannya terhadap rencana perdamaian Trump. Italia telah lama menegaskan komitmen dukungannya terhadap segala upaya yang dapat mengakhiri perang di Gaza.
Tak hanya Italia, ada beberapa negara lainnya yang juga menyambut positif itikad baik dari rencana perdamaian tersebut, diantaranya seperti negara Irak, Rusia, dan Malaysia.
Baca juga: Cegat konvoi kapal bantuan ke Gaza, Israel dikecam Eropa
Baca juga: Amnesty Int'l desak FIFA-UEFA larang klub Israel berbasis di Palestina
Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
