1 week ago
5
Gubernur Sumsel Herman Deru menilai pemerintah daerah perlu diberi peran lebih besar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selama ini, kewenangan daerah hanya sebatas pengawas, sehingga langkah penanganan terhadap kasus keracunan siswa masih bergantung pada arahan pemerintah pusat.
“Selama ini pemda hanya sebagai pengawas jika diminta. Karena itu, kita menunggu petunjuk teknis yang lebih rinci agar bisa ikut berperan langsung,” ujar Deru, Senin (29/9/2025).
Menurut Deru, keterlibatan daerah secara lebih aktif akan membantu mempercepat respons saat terjadi persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan massal yang marak dalam beberapa bulan terakhir.
Ia menegaskan, Pemprov Sumsel siap melaksanakan setiap regulasi teknis yang dikeluarkan pusat demi menjamin keamanan dan kualitas program MBG di sekolah.
“Kalau nanti ada juknis baru, tentu kita akan jalankan. Daerah siap mendukung agar program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal,” tambahnya.
Sejak awal 2025, kasus keracunan MBG sudah terjadi di enam kabupaten/kota di Sumsel. Terbaru, sepanjang September tercatat empat insiden di Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, dan Palembang. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di PALI pada Mei dan Empat Lawang pada Februari lalu. Total ada 296 siswa yang harus mendapat perawatan medis akibat insiden tersebut.
Deru berharap pemerintah pusat segera memperkuat peran daerah dalam distribusi MBG agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Program ini bagus, tapi harus lebih terkontrol. Daerah siap membantu kalau memang dilibatkan lebih jauh,” tegasnya.
