Gubernur Mirza Instruksikan SPPG Kembali ke SOP Awal MBG Cegah Keracunan

Lampung Geh, Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya seluruh pihak terkait untuk kembali disiplin menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikannya usai rapat evaluasi bersama Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Se-Provinsi Lampung dan Satgas MBG Provinsi Lampung, pada Selasa (30/9).

“Jadi kami rapat mendengarkan laporan dari koordinator SPPG Provinsi Lampung yang membawahi hampir 600 dapur bersama Satgas MBG, mendengar laporan, mengevaluasi, dan merencanakan agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari, serta memitigasi permasalahan-permasalahan,” ujar Gubernur Mirza saat diwawancarai Lampung Geh, Selasa (30/9).

Ia menjelaskan, sejak Januari hingga Agustus 2025, pelaksanaan MBG berjalan tanpa kasus keracunan makanan atau zero insiden. Namun, pada Agustus, tercatat kasus keracunan pertama, yang kemudian disusul beberapa kejadian di bulan berikutnya.

“Tercatat kasus pertama ini pada Agustus. Dari Januari sampai Agustus tidak ada kasus keracunan atau zero insiden. Namun setelah Agustus sampai dengan September ini banyak kasus keracunan terjadi. Tentunya faktor utama adalah ketika SOP tidak dijalankan secara disiplin,” tegasnya.

Gubernur Mirza menekankan, ketika SOP dijalankan dengan baik, program MBG dapat berlangsung aman sebagaimana tujuh bulan pertama.

“Ketika ada human error atau SOP yang tidak dijalankan dengan baik, maka mulai ada kejadian luar biasa,” tambahnya.

Sejauh ini, terdapat tujuh lokasi yang dilaporkan mengalami kasus keracunan dengan total sekitar 500 siswa terdampak. Mereka mendapatkan penanganan mulai dari perawatan dua hari di rumah sakit hingga layanan di Puskesmas.

“Mulai hari ini saya instruksikan kepada seluruh kepala daerah, dinas kesehatan, kader posyandu, Puskesmas, instansi, lembaga vertikal, dan semua instrumen negara untuk melakukan pengawasan lebih ketat pada seluruh dapur MBG di Provinsi Lampung. Fokusnya adalah penguatan dan pengembalian SPPG dalam menjalankan SOP seperti tujuh bulan yang lalu,” ujar Gubernur Mirza

Saat disinggung terkait penggunaan menu junk food seperti burger dan spaghetti, Gubernur Mirza menegaskan, menu tersebut seharusnya diganti dengan pangan lokal.

“Ini menjadi pembelajaran. Insya Allah, menu-menu seperti itu tidak ada lagi ke depannya,” ujar Mirza.

Menurutnya, kebutuhan pangan akibat MBG sangat besar, dengan catatan 28 juta porsi makanan disalurkan setiap bulan sejak Januari 2025.

“Artinya ada 28 juta ekor ayam, 28 juta ikan, telur, dan lain-lain yang dibutuhkan setiap bulan. Kebutuhan pangan meningkat mendadak dan kita belum mempersiapkan itu dengan cepat. Karena itu Satgas MBG bersama dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, dan perindustrian membantu mempercepat penyediaan pangan lokal,” jelasnya.

Gubernur Mirza juga menegaskan, evaluasi ini menjadi pembelajaran agar insiden serupa tidak terulang.

“Intinya, kalau kita kembali disiplin menjalankan SOP, insya Allah tidak ada lagi kejadian keracunan,” pungkasnya.

Diketahui, Satgas MBG Provinsi Lampung mencatat sebanyak 572 kasus keracunan makanan sepanjang Agustus–September 2025. Laporan tersebut berasal dari enam kejadian di lima kabupaten/kota.