Lampung Geh, Bandar Lampung- Isu banjir disepakati sebagai fokus utama kolaborasi multipihak dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar SDGs Center Universitas Bandar Lampung (UBL), Selasa (30/9).
FGD ini mengusung Discussion on Results of Preliminary Survey and Site Visit menghadirkan sejumlah perwakilan dari pemerintah, akademisi, sektor swasta, media, dan komunitas.
FGD ini merupakan bagian dari program Kemitraan Multi Pihak untuk Inovasi SDGs ke-11 (KEM11LAU). Tim SDGs Center UBL, Aulia Rahmawati dan Aditya Mahatidanar, memaparkan hasil survei mengenai tantangan pembangunan perkotaan di Lampung.
Hasil kajian itu menunjukkan bahwa persoalan banjir, pengelolaan sampah, drainase, dan kawasan kumuh masih menjadi pekerjaan besar yang menuntut sinergi lintas sektor.
Sekretaris SDGs Center UBL, Kustiani, dalam diskusi fokus pada kesepakatan jika banjir adalah isu paling mendesak untuk ditangani bersama.
Ketua Solidaritas Perempuan Sebay, Reni Yuliana Meutia mengatakan, banjir merupakan akibat dari tata kelola lingkungan yang belum optimal.
“Banjir adalah dampak dari tata kelola yang belum optimal, terutama dalam pengelolaan sampah, drainase, dan ruang terbuka hijau,” jelasnya.
Reni menambahkan, edukasi pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga, termasuk penggunaan maggot, dapat menjadi solusi ekologis sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga.
Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), Febrilia Ekawati, menyoroti juga mengenai aspek kesiapsiagaan bencana, menekankan pentingnya penyediaan air bersih dan sanitasi saat banjir.
“Perlu intervensi nyata seperti toilet tahan iklim dan pasokan air minum darurat,” ujarnya.
Selanjutnya, Forum CSR Lampung, Rafli Pramudya, menyampaikan komitmen mendukung aksi nyata pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.
“Bank sampah bisa menjadi pintu masuk kolaborasi multipihak, sekaligus menguatkan ekonomi warga,” ujarnya.
Pemerintah daerah (pemda) juga memberikan respons positif. Bappeda Kota Metro, Ika Yuniarti, menegaskan pentingnya langkah lanjutan.
“Kami sudah mencatat lima lokasi prioritas. Sekarang yang dibutuhkan adalah rencana aksi konkret dan pendampingan perencanaan yang selaras dengan upaya penanganan banjir,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Fica Rahma Pingungan dari Dinas PKPCK Provinsi Lampung.
“Usulan UBL sangat relevan dengan program kami, terutama terkait penguatan drainase, ruang terbuka hijau, dan budidaya maggot,” ujarnya.
Wakil Rektor I UBL, Erry Yulian Triblas Adesta, menyatakan dukungan penuh terhadap forum multipihak ini.
“UBL melalui SDGs Center berkomitmen menjadi jembatan kolaborasi. Kami berharap hasil FGD ini dapat melahirkan program nyata yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung pencapaian SDGs 11,” ucapnya dalam sambutan pembukaan.