Beijing (ANTARA) - Hingga akhir Agustus 2025, China telah menangani lebih dari 5 juta kasus melalui 285 komisi arbitrase, yang memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keterbukaan negara, Kementerian Kehakiman (MOJ) mengumumkan pada Senin.
Kasus-kasus ini, yang mencakup sengketa di bidang keuangan, e-commerce, teknik konstruksi, dan banyak bidang lainnya, melibatkan klaim sebesar lebih dari 9 triliun yuan atau sekitar 1,27 triliun dolar AS dan melibatkan pihak-pihak dari 100 lebih negara dan kawasan, papar pihak kementerian.
Kementerian itu akan bekerja sama dengan sejumlah departemen dan unit terkait untuk melaksanakan dan menafsirkan Undang-Undang Arbitrase China yang baru direvisi secara menyeluruh dan tepat, menurut seorang pejabat kementerian.
Undang-undang yang direvisi itu, yang akan berlaku mulai 1 Maret 2026, bertujuan untuk meningkatkan sistem arbitrase terkait asing di China dan memperkuat kredibilitas arbitrase.
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.